Wapres JK Anggap Pergantian Panglima TNI oleh Jokowi Wajar

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pergantian Panglima TNI yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah hal yang wajar. Sebab, Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa purna tugas pada Maret 2018.

    "Ya kan ada proses, dan ada kebiasaan juga. Itu sudah terjadi di beberapa panglima, memang beberapa bulan sebelumnya ada sebelum pensiun dan persiapan masa pensiun," kata Wapres JK, di Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

    Baca: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

    Presiden Jokowi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Suratnya dikirimkan ke DPR pada Senin, 4 Desember 2017. Dua hari kemudian, Komisi Pertahanan DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Marsekal Hadi.

    Sebelumnya, Jenderal Gatot juga mengatakan dirinya bersyukur Presiden Jokowi telah menentukan penggantinya. Bahkan, saat uji kelayakan, Gatot mengantarkan Hadi.

    Wapres JK mengapresiasi tindakan Gatot Nurmantyo. "Saya kira ini bagus, artinya panglima (Gatot) terbuka dan menyerahkan sesuai proses dengan peraturan," ujarnya.

    Baca: Panglima TNI Diganti, Pangkostrad Ajukan Pensiun Dini

    Mengenai mutasi besar-besaran yang dilakukan Gatot terhadap 85 Perwira Tinggi TNI di lingkungan tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menjelang pensiun, Wapres JK menganggap hal itu merupakan masalah internal di TNI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.