Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkes: 66 Persen Kasus Difteri Karena Pasien Tak Diimunisasi

Reporter

image-gnews
Seorang siswa melihat ekspresi temannya yang tengah menahan sakit saat disuntik imunisasi Difteri Tetanus (DT) dan Tetanus difteri (Td) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 8 Oktober 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Seorang siswa melihat ekspresi temannya yang tengah menahan sakit saat disuntik imunisasi Difteri Tetanus (DT) dan Tetanus difteri (Td) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 8 Oktober 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengungkapkan 66 persen dari kasus kejadian luar biasa (KLB) difteri yang terjadi sepanjang 2017 di seluruh Indonesia akibat pasien tidak diimunisasi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh menyatakan 66 persen kasus difteri yang ada karena tidak ada imunisasi sama sekali.

"Ini kenyataannya bahwa sebagian besar tidak diimunisasi," kata Subuh di kantor Kemenkes pada Rabu, 6 Desember 2017. Selain itu, sebanyak 31 persen imunisasi kurang lengkap dan 3 persen lainnya imunisasi lengkap.

Baca: Kemenkes: Kasus Difteri Terparah Terjadi di Jawa Timur dan Jabodetabek

Kemenkes mencatat, sejak Januari hingga November 2017, tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia. Angka kematiannya mencapai 32 kasus. Kasus tersebut terjadi di 95 kabupaten-kota di 20 provinsi.

Data Kemenkes juga menyebutkan kasus difteri yang ditemukan sepanjang 2017 tidak terbatas usia. "Yang termuda 3,5 tahun, yang tertua 45 tahun," kata Subuh. Penularan difteri pun terjadi tidak lagi tergantung musim. Sebab, sepanjang 2017, Kementerian terus mendapat laporan kasus difteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Atasi KLB Difteri, Kemenkes Lakukan Imunisasi TD di Tiga Provinsi

Atas dasar itu, Subuh menyatakan imunisasi difteri sebagai langkah pencegahan utama penyakit tersebut harus dilakukan. Penyebaran difteri, menurut dia, bisa dihentikan dengan mencapai kekebalan kelompok, yakni 95 persen cakupan imunisasi.

Saat terjadi kekebalan kelompok, 5 persen orang yang tidak diimunisasi tetap dapat terlindungi dari penyakit difteri tersebut. Namun, ketika capaian kekebalan kelompok tidak terpenuhi, bakteri akan mudah menyebar, bahkan bisa menginfeksi orang-orang yang sudah melakukan imunisasi. "Karena sifat bakteri ditularkan melalui percikan, kami mengimbau kesadaran bagi penderita ISPA memakai masker. Yang kurang sehat, pakai masker. Atau di keramaian sebisa mungkin pakai masker," tutur Subuh.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Demam Berdarah ASEAN, Bagaimana Awalnya?

19 jam lalu

Ilustrasi nyamuk demam berdarah (pixabay.com)
Hari Demam Berdarah ASEAN, Bagaimana Awalnya?

ASEAN Dengue Day diperingati setiap 15 Juni, upaya untuk mengurangi kasus demam berdarah utamanya di wilayah Asia Tenggara.


Kementerian Kesehatan Rusia Umumkan Vaksin untuk Lawan Kanker Masuk Tahap Finalisasi

6 hari lalu

Kecintaan Veronica Leaning, 78 tahun, pada kisah Harry Potter mendorongnya membuat suatu permintaan tak biasa sebelum ajal menjeput. Leaning, yang seorang penderita kanker, ingin acara pemakamannya bertema Harry Potter. sumber: Grimsby Telegraph/mirror.co.uk
Kementerian Kesehatan Rusia Umumkan Vaksin untuk Lawan Kanker Masuk Tahap Finalisasi

Vaksin kanker ini dikembangakan bersama-sama oleh beberapa tim peneliti dan didanai oleh Rusia.


Kemenkes Evaluasi Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

7 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatit demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkes Evaluasi Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Kementerian Kesehatan masih melakukan evaluasi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.


Kemenkes Ancam Cabut Izin Praktik Tenaga Medis dan Kesehatan yang Pakai Calo SKP

13 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemenkes Ancam Cabut Izin Praktik Tenaga Medis dan Kesehatan yang Pakai Calo SKP

Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan praktik percaloan untuk membantu tenaga medis dan kesehatan mendapatkan Satuan Kredit Profesi.


Rumah Sakit Milik Pemkab Serang Ini Raih Penghargaan dari Kemenkes

25 hari lalu

Rumah Sakit Milik Pemkab Serang Ini Raih Penghargaan dari Kemenkes

Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Terbaik kategori Rumah Sakit Umum Daerah.


Antropometri Bisa Deteksi Dini Stunting pada Bayi, Apakah Itu?

27 hari lalu

Petugas kesehatan mengevaluasi kondisi fisik anak menggunakan alat antropometri. Kementerian Kesehatan menargetkan pengiriman 313.737 alat antropometri ke 303.416 posyandu di Indonesia pada 2024. (ANTARA/HO-Kemenkes/rst)
Antropometri Bisa Deteksi Dini Stunting pada Bayi, Apakah Itu?

Antropometri bisa mendeteksi dini stunting pada bayi. Alat apakah itu?


Starlink Jalin Kerja Sama di Sektor Kesehatan, Trenggono Tak Mau Ketinggalan Lihat Peluang bagi Nelayan

27 hari lalu

Presiden Jokowi bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, 20 Mei 2024. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Starlink Jalin Kerja Sama di Sektor Kesehatan, Trenggono Tak Mau Ketinggalan Lihat Peluang bagi Nelayan

Layanan internet Starlink dari perusahaan SpaceX milik Elon Musk, menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan


Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

28 hari lalu

Petugas haji melakukan scan tubuh pada seorang jamaah haji saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, 18 September 2016. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi adanya virus MERS-CoV pada jamaah haji usai menunaikan ibadah haji 2016. ANTARA/Septianda Perdana
Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.


Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

31 hari lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

33 hari lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu