Pengamat Minta Jokowi Hati-hati Masuki Polemik Partai Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

    Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Kedai Kopi Hendri Satrio mewanti-wanti Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhati-hati saat masuk dalam polemik internal Partai Golkar. "Saya agak terkejut juga. Walaupun ada keuntungan besar, Pak Jokowi harus hati-hati," katanya, Jumat, 1 Desember 2017.

    Hendri menuturkan beredar isu bahwa Jokowi akan dijadikan ketua umum atau ketua dewan pembina Partai Golkar. Menurutnya Jokowi harus berhati-hati menyikapi kekisruhan internal di Partai Golkar. "Apabila salah langkah maka akan blunder," ujarnya.

    Baca juga: Pengurus DPD Golkar Akan Bertemu Presiden Jokowi di Bogor

    Jokowi pada Kamis, 30 November 2017 menerima rombongan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto. Kedatangan mereka untuk meminta izin kepada Jokowi untuk Airlangga Hartarto yang akan menjadi Ketua Umum Golkar. Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan telah mengantongi restu Jokowi untuk maju menjadi Ketua Umum.

    Menurut Hendri, Jokowi lihai dalam memainkan perannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Setiap ada partai politik yang sedang bermasalah, Jokowi akan turut menyelesaikan permasalahan itu. "Sejak Pak Jokowi berkuasa, setiap kisruh partai diselesaikan di istana. Menurut saya, ini keahlian Pak Jokowi, dia menguasai politik Indonesia," jelasnya.

    Baca juga: Airlangga Hartarto Bisa Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

    Gonjang ganjing di partai beringin ini, berawal dari penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia dijadikan tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP. Kisruh itu semakin kencang setelah Setya Novanto ditahan KPK.

    Adapun Setya Novanto tak mau begitu saja dilengserkan dari kursi ketua umum Golkar. Ia meminta waktu hingga praperadilan dirinya selesai. Untuk itu dia menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.