Airlangga Hartarto Bisa Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah I Partai Golkar berkumpul di rumah dinas Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta, 29 November 2017. Tiga di antaranya Ketua DPD I Bali I Ketut Sudikerta, Ketua DPD I Aceh Tengku Muhammad Nurlif, dan Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae. TEMPO/Putri.

    Sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah I Partai Golkar berkumpul di rumah dinas Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta, 29 November 2017. Tiga di antaranya Ketua DPD I Bali I Ketut Sudikerta, Ketua DPD I Aceh Tengku Muhammad Nurlif, dan Ketua DPD I Sulawesi Tenggara Ridwan Bae. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan Airlangga Hartarto berpotensi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa partai.

    “Pak Airlangga menjadi salah satu figur yang pas dan diharapkan aklamasi. Kata bulat belum, tapi mengarah ke sana iya,” kata Nusron di depan rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 29 November 2017 malam.

    Nusron turut dalam pertemuan Airlangga dengan sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar yang berlangsung tadi malam. Sejumlah Ketua DPD I yang hadir di antaranya Dedi Mulyadi (Jawa Barat), Ngogesa Sitepu (Sumatera Utara), Tengku Muhammad Nurlif (Aceh), I Ketut Sudikerta (Bali), dan Ridwan Bae (Sulawesi Tenggara).

    Baca juga:  DPD I Tunjukkan Dukungan Munaslub Golkar ke Airlangga Hartarto

    Nusron mengatakan, para Ketua DPD tersebut menunjukkan surat dukungan terselenggaranya musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar yang telah ditandatangani oleh lebih dua pertiga dari mereka.

    “Ya kami semua pasti gembira karena perubahan partai sudah di depan mata,” ujarnya saat ditanya ihwal respons Airlangga.

    Airlangga Hartarto memang dikabarkan gencar berkonsolidasi dengan sejumlah Ketua DPD I. Nusron bersama Yorrys Raweyai dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid merupakan motor utama Airlangga dalam menggalang dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum. Nusron pun mengatakan, mereka berkomunikasi dengan berbagai pihak di Golkar soal figur yang sesuai sebagai ketua umum itu.

    “Kami berusaha berkomunikasi dengan semua stakeholder, baik elit Partai Golkar, pihak yang ingin mencalonkan diri, yang mempunyai suara yaitu DPD I dan II, Tri Karya (MKGR, KOSGORO, SOKSI) dan sebagainya, supaya proses pemilihan bisa berlangsung secara aklamasi,” kata Nusron.

    Nusron mengatakan, aklamasi diharapkan agar tidak ada friksi dan gontok-gontokan saat munaslub nanti. Selain itu, mereka juga mendorong agar munaslub segera terselenggara pada Desember ini. Alasannya, munaslub biasanya menyisakan luka dan memerlukan waktu untuk memulihkannya.

    “Memulihkan recovery luka itu biasanya butuh waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun untuk bisa cair lagi. Padahal waktu sudah mepet (untuk momen pilkada 2018),” ucap Nusron.

    Baca juga: Dukungan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Menguat

    Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyampaikan hal senada. Dedi mengatakan sudah ada 30 pimpinan Golkar provinsi yang menandatangani surat dukungan terselenggaranya munaslub partai berlambang pohon beringin ini. Kendati belum sepakat mengusung Airlangga, Dedi membenarkan semangat dukungan tersebut ada.

    “Belum bisa mengatakan bahwa yang 30 itu menyatakan sama (mendukung Airlangga), tapi spirit untuk masuk area munaslub dengan kesepakatan calon yang sama itu sudah ada,” ujar Dedi.

    Selain Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum Idrus Marham juga disebut-sebut akan merebut pucuk pimpinan Golkar. Idrus juga mengatakan telah bertemu Presiden Jokowi terkait niatnya itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.