Tito Karnavian: Reuni Alumni 212 Tak Jauh dari Politik 2018-2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian dalam Workshop & Launching di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, 9 November 2017. Andita Rahma

    Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian dalam Workshop & Launching di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, 9 November 2017. Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan reuni alumni 212 ini tidak akan jauh dari kepentingan politik. "Ini juga tidak akan jauh-jauh dari politik 2018-2019," kata Tito di Jakarta, Kamis 30 November 2017. Ia menganggap reuni tersebut berkaitan dengan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang bakal digelar.

    Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait pernyataannya tersebut."Ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," kata dia.

    Baca juga: Din Syamsuddin Punya Alasan Tak Ikut Aksi Alumni 212

    Tito pun menyarankan agar acara reuni alumni 212 digelar di Masjid Istiqlal saja. Namun ia meyakinkan bahwa acara ini akan berlangsung aman.

    Presidium Alumni 212 berencana menggelar reuni Alumni 212. Acara tersebut merupakan bagian dari reuni setahun Aksi Bela Islam 212. Ketua pelaksana kegiatan kongres tersebut, Bernard Abdul Jabbar, mengatakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab diagendakan hadir dalam acara itu.

    Baca juga: Panitia Kongres Alumni 212 Bantah Dugaan Duit Reuni dari...

    "Insya Allah beliau akan hadir, itu yang kami harapkan," tutur Bernard di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta, Ahad, 26 November 2017. Pada 30 November-1 Desember 2017, lebih dulu digelar Kongres Alumni 212 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Seusai kongres, diselenggarakan Maulid Agung dan reuni Alumni 212 di Monas, pada Sabtu, 2 Desember 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.