Din Syamsuddin Punya Alasan Tak Ikut Aksi Alumni 212

Reporter

Presiden Joko Widodo didampingi mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2017. Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin tidak ikut mendukung unjuk rasa pada 2 Desember atau Aksi 212. Namun, menurut dia sebagai warga negara, para pendukung gerakan itu berhak menggelar aksi untuk mengekspresikan aspirasi mereka.

"Saya tidak ikut karena saya punya pendekatan sendiri dalam amar makruf nahi munkar," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 30 November 2017.

Baca: Alasan Din Syamsuddin Mau Jadi Utusan Jokowi

Menurut Din, yang diperlukan untuk membangun Islam saat ini adalah pengembangan infrastruktur kebudayaan Islam serta aksi-aksi nyata untuk meningkatkan mutu kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang. "Perlu langkah strategis yang lebih menekankan praktik keislaman daripada menampilkan mob populisme keagamaan."

Kendati demikian, kata dia, tidak ada larangan menggelar berbagai aksi massa. Setiap orang atau kelompok berhak serta kebebasan guna mengekspresikan pendapat dalam bentuk dan dengan cara apa pun.

Baca juga: Anies Baswedan Terima Undangan Acara Reuni Alumni 212, lalu ...

Kelompok pendukung Aksi 212, kata Din, juga mempunyai hak mengaktualisasikan diri. “Gerakan mereka sah di alam demokrasi selama tidak menggunakan kekerasan.”

Infografis: Kasus-Kasus Rizieq Syihab, Dari Palu Arit sampai Otak Hansip






Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

17 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

29 hari lalu

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

Menurut Din Syamsuddin, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini membajak hak rakyat.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

45 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

47 hari lalu

16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

Sebanyak 16 partai gagal menjadi calon peserta Pemilu 2024, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022.


Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

50 hari lalu

Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula pun menyebut bahwa 70 persen dari kader Partai Pelita merupakan generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun.


Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

3 Agustus 2022

Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

Sejumlah partai mendaftar untuk ikut Pemilu 2024. Ada partai besutan loyalis Anas Urbaningrum hingga partai bentukan Amien Rais.


Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

18 Mei 2022

Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

Partai Pelita, yang dideklarasikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ini telah resmi berdiri dan mengantongi SK dari Kemenkumham.


Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

17 Mei 2022

Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendeklarasikan Partai Pelita pada Senin 28 Februari 2022. Begini syarat dirikan partai politik.


Partai Pelita Belum Pikirkan Koalisi, Din: Fokus ke Verifikasi Administrasi

17 Mei 2022

Partai Pelita Belum Pikirkan Koalisi, Din: Fokus ke Verifikasi Administrasi

Partai Pelita belum berpikir soal koalisi di Pemilu 2024. Sebagai partai debutan, mereka masih berpikir tentang verifikasi administrasi dan faktual.


Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

16 Mei 2022

Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

Din Syamsuddin menjelaskan Partai Pelita tetap terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik manapun.