KPK Belum Mau Bicara Soal Keterlibatan Zumi Zola di Suap APBD

Gubernur Jambi, Zumi Zola, memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 22 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah enggan berkomentar terkait ada atau tidaknya keterlibatan Gubernur Jambi, Zumi Zola dalam dugaan penerimaan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Ia menegaskan, saat ini KPK masih fokus kepada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Fokus dulu pada 4 orang yang sudah kami proses, nanti dari penggeledahan hari ini tentu akan didapatkan sejumlah bukti baru," kata Febri di Gedung KPK, Kamis, 30 November 2017.

Baca: Suap APBD Jambi 2018, KPK Telusuri Peran Gubernur Zumi Zola

Febri mengatakan KPK akan mempelajari dan memproses bukti-bukti baru yang didapat dari penggeledahan. "Bagaimana pertemuan yang terjadi, seperti apa pembicaraannya dan pencarian sumber uangnya itu bagaimana. Dari sanalah nanti kita akan memperkuat konstruksi hukum dari perkara ini," ucapnya.

Febri juga menegaskan sampai saat ini KPK belum melakukan pencekalan terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola. "Tidak ada pencegahan untuk kasus di Jambi, sejauh ini belum kami lakukan," kata Febri.

Tiga dari empat tersangka merupakan anak buah Zumi di Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Erwan Malik, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah; Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan Saipudin, Asisten Daerah Bidang III. Ketiganya menjadi tersangka pemberi suap. Sedangkan satu tersangka lain sebagai penerima suap adalah Supriono, Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Zumi mengatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. “Saya sebagai gubernur mungkin dinilai dibutuhkan keterangannya, saya siap,” kata Zumi kepada Tempo pada Kamis, 30 November 2017.

Baca: 4 Orang yang Terjaring OTT Jambi Langsung Diperiksa di Gedung KPK

Zumi berujar bahwa kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi tersebut berada di luar pengetahuannya. Ia juga berharap kasus ini bisa segera selesai. Menurut dia, kasus ini sangat memalukan dan telah mencoreng citra Pemerintah Provinsi Jambi.

“KPK kan sekarang juga sedang berproses, ya sudah kita dukung. Upaya penegakan dari KPK, kita berharap yang terbaik,” ucap Zumi Zola.

DIAS PRASONGKO






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

16 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.