Gatot Nurmantyo Tindak Lanjuti Kabar Penganiayaan La Gode

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesuai menjadi pembicara dalam seminar antara TNI dan Ikatan Dokter Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta,  9 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sesuai menjadi pembicara dalam seminar antara TNI dan Ikatan Dokter Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, 9 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Bogor - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dia akan menindaklanjuti kabar penganiayaan yang dialami oleh warga sipil bernama La Gode, yang diduga dilakukan oleh TNI di Maluku Utara. Ia mengklaim sudah mengirimkan polisi militer ke lokasi.

    "Saya sedang mengirimkan POM sama kepolisian di sana untuk sampai ke pulau tersebut," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Istana Bogor pada Kamis malam, 30 November 2017.

    Baca: Fadli Zon: Pelaku Penganiayaan La Gode Harus Dihukum

    Karena kejadian itu baru mau ditindaklanjuti, Gatot mengatakan dia belum bisa berkomentar banyak. Dan, kata ia, paling cepat kepolisian baru akan tiba di lokasi pada Senin karena kapal dengan tujuan ke lokasi baru ada pekan depan.

    "Sementara ini, saya belum bisa memberikan keterangan karena tempatnya jauh, hari Senin baru ada kapal ke sana," kata Gatot.

    Baca: Ketua Komisi Pertahanan Minta TNI Tak Tutupi Kasus La Gode

    Seorang warga Maluku Utara, La Gode, ditemukan tewas pada 24 Oktober 2017. Sekujur tubuhnya penuh luka, delapan giginya hilang, dan kuku kakinya tercerabut.

    Berdasarkan kabar yang beredar, La Gode dituduh mencuri singkong parut. Ia tewas di markas TNI tanpa menjalani proses peradilan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maromoi, Maluku Utara, menduga kuat, La Gode menjadi korban penyiksaan tentara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.