Hakim Kabulkan Surat Penundaan Praperadilan Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 17 November 2017.  Setya sedang menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian, Jakarta Selatan, pada Kamis malam, 16 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 17 November 2017. Setya sedang menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian, Jakarta Selatan, pada Kamis malam, 16 November 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan surat permohonan penundaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan hakim mengabulkan surat permohonan tersebut dan menunda praperadilan selama satu minggu ke depan.

    "Surat dari PN Jaksel untuk jadwal sidang Kamis, Desember 2017, sudah diterima. Tentu saat ini tim akan meneruskan proses administrasi dan berkas bukti praperadilan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, pada Kamis, 30 November 2017.

    Baca: Alasan KPK Meminta Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda

    Namun demikian, Febri menegaskan, praperadilan tidak akan membuat proses penyidikan terhenti. Sebab, praperadilan dan penyidikan memiliki konteks berbeda.

    "Perlu dipahami proses praperadilan dan proses penyidikan tentu hal yang berbeda dan berjalan secara paralel saat ini," kata Febri. Pada sidang praperadilan pagi tadi, hakim tunggal Kusno memutuskan menunda sidang praperadilan Setya Novanto selama satu pekan ke depan. Sidang akan kembali digelar pada 7 Desember 2017.

    Baca: Pengacara Setya Novanto: Permintaan Penundaan KPK Tak Beralasan

    Sebelum itu, KPK akan menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan Setya. "Itu kewajiban kita kan. Padahal yang mengajukan saksi yang meringankan kan belum lama. Jadi perlu waktu juga untuk memeriksa itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

    Setya mengajukan permohonan praperadilan kedua pada 16 November 2017. Ketua Umum Partai Golkar itu menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.