TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dia tidak meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar. Airlangga mengatakan dia hanya meminta izin.
"Bukan dukungan, izin (yang saya minta)," ujar Airlangga mantap ketika ditanyai Tempo di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis, 30 November 2017.
Airlangga Hartarto merupakan salah satu kader Golkar yang digadang-gadang akan menggantikan Ketua Umum Golkar nonaktif Setya Novanto yang sudah menjadi tersangka korupsi. Bahkan, namanya sudah kerap dimajukan oleh sejumlah kader muda Golkar sebelum Setya menjadi tersangka dan ditahan.
Baca juga: Temui Jokowi, Dedi Mulyadi Bahas Pencalonan Airlangga Hartarto
Hari ini, Airlangga Hartarto menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan keseriusannya menjadi calon Ketua Umum Golkar. Ia juga membawa sejumlah Ketua DPD 1 bersamanya yang total mencapai 31.
Airlangga melanjutkan, dia meminta izin karena ia berstatus sebagai pembantu, yakni Menteri Perindustrian. Oleh karenanya, tak elok jika maju sebagai calon ketua umum tanpa izin.
Adapun dukungan tidak diminta karena Airlangga merasa hal tersebut bukan bagian Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo, ia melanjutkan, selalu mengatakan mekanisme penggantian ketua umum adalah urusan internal partai, sesuai AD/ART.
Ditanyai apakah dia juga meminta izin Wakil Presiden Jusuf Kalla, Airlangga juga mengiyakan. Dia menyampaikan, Wapres Jusuf Kalla meminta Golkar segera direhabilitasi agar solid, tentunya dengan mekanisme yang dimiliki partai.
Baca juga: Airlangga Hartarto Bisa Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar
"Golkar dianggap bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya secara internal dan matang, apalagi daerah juga menyikapi dengan matang," ujar Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan JK dalam pertemuan bersamanya.
