Airlangga Hartarto Klaim Direstui Jokowi, Pramono Anung Merespons

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak akan dilaporkan ke KPK. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak akan dilaporkan ke KPK. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bogor - Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespons klaim Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang menyatakan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Pramono tidak membenarkan ataupun membantah pernyataan itu. Namun dia menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses pencarian Ketua Umum Golkar.

    "Itu urusan internal Golkar, ya, urusan Golkar saja (bukan Istana Kepresidenan)," ujarnya di Istana Bogor, Selasa, 28 November 2017.

    Baca juga: Airlangga Hartarto Kantongi Izin Jokowi untuk Jadi Ketum Golkar

    Internal Golkar tengah ribut mempermasalahkan apakah Ketua Umum Golkar nonaktif, Setya Novanto, akan dipertahankan atau tidak. Hal tersebut menyusul penahanan dan penetapan Setya sebagai tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Sejumlah kader Golkar vokal menyatakan Setya harus diganti untuk memastikan citra partai tidak memburuk dalam pemilihan umum 2019. Bahkan beberapa kader siap menggantikan Setya, salah satunya Airlangga.

    Kemarin, Airlangga mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Presiden. Adapun restu dari Presiden diterima Airlangga empat hari lalu.

    Pramono melanjutkan, apa pun keputusan Golkar nanti, baik mempertahankan Setya atau menunjuk Airlangga sebagai ketua umum baru, akan dihargai pemerintah. Sebab, kata dia, pemerintah tak berhak melakukan intervensi.

    "Jadi saya tegaskan kami tidak akan intervensi terhadap hal itu," ucapnya ketika ditanyai kembali soal pernyataan Airlangga Hartarto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.