Dedi Mulyadi: Munaslub Golkar Tak Tergantung Praperadilan Setya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

    Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menganggap praperadilan Ketua Umum Golkar nonaktif Setya Novanto sebagai ancaman terhadap pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa Golkar. Ada praperadilan atau tidak, bagi Dedi, Munaslub Golkar akan tetap digelar.

    "Enggak ada kaitan musyawarah ini dengan proses hukum Pak Setya Novanto," ujar Dedi setelah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis, 30 November 2017.

    Baca: DPD I Tunjukkan Dukungan Munaslub Golkar ke Airlangga Hartanto

    Sejumlah kader Golkar berupaya memberhentikan Setya Novanto dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Sebab, Setya telah ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

    Namun, Setya ogah diturunkan begitu saja. Lewat surat kepada DPP Golkar, ia meminta diberi kesempatan membela diri dahulu lewat mekanisme praperadilan.

    Baca: Menjelang Munaslub Golkar, Airlangga Ikut Ketua DPD Bertemu Jokowi

    Rapat Pleno Golkar beberapa waktu lalu pun memutuskan untuk menunggu hasil praperadilan Setya sebelum menentukan pemberhentiannya. Namun, sejumlah kader kecewa dengan hasil itu dan tetap mendorong adanya penggantian Ketum Golkar.

    Dedi mengatakan munaslub tidak bisa dicampuradukkan dengan urusan hukum Setya karena keduanya hal berbeda. Urusan hukum Setya berkaitan dengan kepentingan pribadi Setya. Sedangkan munaslub, kata ia, kepentingan organisasi.

    "Kebutuhan politik Partai Golkar tidak memiliki relevansi dengan proses hukum yang dijalani Setya Novanto," ujar Dedi.

    Dedi pun menegaskan bahwa mayoritas Ketua DPD, yaitu 31 dari 34 DPD, sudah setuju munaslub digelar. Jusuf Kalla juga sudah meminta munaslub disegerakan untuk menyelamatkan citra Golkar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.