DPD I Tunjukkan Dukungan Munaslub Golkar ke Airlangga Hartarto

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta- Sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar telah menunjukkan surat dukungan terselenggaranya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) kepada Airlangga Hartarto dan beberapa petinggi Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar.

    "Ya, sudah (menunjukkan surat)," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid di depan rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 29 November 2017 malam.

    Nusron mengatakan surat itu telah ditandatangani oleh lebih dari dua pertiga Ketua DPD I Partai Golkar. Dengan demikian, kata dia, proses munaslub Golkar semakin di depan mata.

    Baca juga: Dukungan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Menguat

    "Insya allah semua sudah mempunyai kata sepakat bahwa solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Partai Golkar saat ini adalah dengan jalan munaslub dan kalau bisa munaslub dilaksanakan pada bulan Desember," ujarnya.

    Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah ada 30 Ketua DPD I yang menandatangani surat tersebut. Angka ini lebih dari cukup untuk mengusulkan digelarnya munaslub. Namun, mereka masih menunggu empat sisanya untuk tanda tangan.

    "Kami pingin 34. Semuanya pingin memiliki solidaritas yang sama untuk sama-sama membangun Partai Golkar," kata Dedi.

    Desakan munaslub menguat setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setya menjadi tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus korupsi e-KTP. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini diduga terlibat korupsi proyek senilai Rp 5,84 triliun yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

    Hasil rapat pleno Golkar yang digelar Selasa pekan lalu urung mencopot Setya dari dua jabatan strategis. Setya juga mengirim surat ke Golkar dan DPR meminta tidak dicopot sampai gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka diputuskan.

    Baca juga: Jokowi Akui Airlangga Hartarto Telah Bicara Soal Ketua Golkar

    Pleno Golkar dan rapat Mahkamah Kehormatan DPR menghasilkan putusan yang senada dengan permintaan Setya. Meskipun pleno memutus demikian, di internal Golkar desakan munaslub semakin kencang datang dari daerah.

    "Akhirnya kami memiliki persepsi yang sama, DPD I bersepakat untuk sama-sama melakukan perubahan," kata Dedi.

    Adapun nama yang digadang-gadang akan menggantikan Setya Novanto adalah Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian. Airlangga mengaku telah mengantongi restu Presiden Joko Widodo untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.