Kapolri: Politikus Jangan Gunakan Isu yang Mengoyak Persatuan

Reporter

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan seusai membuka apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, 9 Oktober 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta para politikus dan calon kepala daerah untuk tidak menggunakan isu-isu yang memancing perpecahan, mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan yang disampaikan Tito itu dalam rangka memasuki perhelatan Pilkada Serentak 2018 dan tahun politik pada 2018 mendatang.  

"Tolong jangan gunakan isu-isu yang rentan terhadap perpecahan bangsa. Jangan korbankan keutuhan bangsa ini, apalagi untuk kepentingan sektoral pribadi," kata Tito, di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 November 2018.

Baca juga: 2018 Tahun Pilkada, Kapolri Jamin Bisa Tangani Gejolak Politik

Tito mengatakan sudah banyak kejadian berlatar SARA yang mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti kasus di Ambon Maluku dan di Poso Sulawesi Tengah. "Sudah cukuplah kasus di Ambon, di Poso. Pahit, ribuan orang jadi korban meninggal, jangan terulang lagi. Karena belum tentu kita bisa membandungnya," ucap Tito.

Tito mengingatkan pada 2018 Indonesia bakal memasuki tahun politik. Pada 2018 ada 171 kabupaten dan kota yang menggelar pilkada serentak dan 17 provinsi menggelar pilkada di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan lain-lain. 

Gelaran Pilkada Serentak 2018 akan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif yang digelar serentak pada 2019.

Tito Karnavian mengatakan politik adalah bagaimana mengambil dan merebut kekuasaan, dan dengan kekuasaan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara, termasuk mengerahkan kekuatan melalui media sosial.

Menurut Tito perang opini dan kampanye hitam di media sosial cukup gencar dilancarkan melalui media sosial. “Kadang dalam politik menghalalkan segala cara. Ini yang repot. Dan cara itu digunakan meski resikonya mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia. 

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian Sebut 3 Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018

Dia menyebutkan, Indonesia sebagai negara beragam dengan segala kemajemukannya. Ruang kebebasan yang sudah ada karena gelombang teknologi dan informasi harus diakomodir sesuai undang-udang yang ada, karena jika tidak akan sangat berbahaya dapat memantik perpecahan.

Penegakan hukum, kata dia, juga harus tegas dilaksanakan sehingga saat ada pelanggaran yang beresiko mengusik keutuhan bangsa, maka pelakunya dapat ditindak.  Menurut dia, keterbukaan informasi sangat perlu, tetapi harus terkontrol, jangan liar yang dapat menggiring opini negatif publik.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

5 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

11 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

12 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

12 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

12 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

13 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

14 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

16 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

21 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

21 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.