Polisi Gelar Patroli Siber Isu SARA di Pilkada Serentak 2018

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir

    Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan polisi akan menggelar patroli siber nonstop selama 24 jam 7 hari seminggu untuk memantau penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018.

    Setyo berujar, jika menemukan hal-hal negatif, polisi akan melakukan profiling dan penindakan secara persuasif. "Jadi kami siap melaksanakan patroli siber, dan kepada masyarakat jangan coba-coba. Nanti, kalau ditangkap, baru nangis," ujarnya dalam acara kesiapan pilkada serentak 2018 di Jakarta, Senin, 27 November 2017.

    Baca juga: Polisi Sebut Isu Agama Bakal Kencang di Pilkada Serentak 2018

    Setya mengatakan isu agama bakal menjadi isu yang kencang pada pelaksanaan pilkada 2018 mendatang. “Pilkada besok, isu agama yang kencang, di atas 50 persen," katanya.

    Setyo menuturkan polisi akan mengantisipasi adanya potensi konflik pada pilkada 2018 yang dipicu isu SARA. Menurut Setyo, media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, digunakan untuk menyebarkan isu SARA menjelang pilkada 2018.

    Menurut Setyo, keamanan merupakan salah satu tolok ukur pelaksanaan pilkada serentak 2018. "Faktor keamanan dalam pilkada ini sangat-sangat menentukan," ucapnya. Setyo menyebutkan ada beberapa daerah rawan yang perlu pengamanan ekstra, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

    Baca juga: Jokowi Minta Pelaksanaan Pilkada 2018 Tak Memecah Belah Bangsa

    Sebelumnya, Kepala Bagian Perencanaan Operasi Biro Operasi Asisten Operasi Polri Komisaris Besar Edi Setio Budi Santoso sudah memetakan daerah rawan untuk mengantisipasi jalannya pilkada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.