Titiek Soeharto Siap Jadi Ketum Partai Golkar Gantikan Novanto

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Titiek Soeharto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Titiek Soeharto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengaku siap menjadi pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Ia berujar, siapa pun kader Golkar harus siap jika terpilih.

    "Ya kami, anak tentara, di mana-mana harus siap," ujarnya saat dicegat awak media di Istana Bogor, Selasa, 21 November 2017.

    Setya Novanto saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya dianggap mengatur proses pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Banyak pihak mendesak agar dipilih Ketua Golkar yang baru setelah Setya ditahan KPK.

    Baca juga: Sebut Airlangga Calon Ketum Golkar, Nusron: Wong Presiden, Bagus

    Titiek menuturkan dia belum pasti akan maju atau dimajukan sebagai calon Ketua Umum Golkar. Namun dia setuju baik Golkar maupun DPR harus segera memiliki ketua definitif.

    Menurut dia, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mencari pengganti Setya Novanto sesegera mungkin. Lagi pula, sejauh yang ia tahu, sudah ada pelaksana tugas ketua umum yang bisa segera mengkoordinasi pelaksanaan munaslub.

    "Kalau toh ada plt, nanti untuk menuju munaslub. Walau enggak ada di AD/ART, lebih baik langsung ke munas. Kepengurusan yang ada ini dipersiapkan untuk munas saja," ujarnya.

    Baca juga: Dewan Pakar Golkar Dukung Idrus Marham Jadi Plt Ketua Umum

    Ditanyai, apakah dia sempat membahas kondisi Golkar dengan Presiden Joko Widodo, Titiek mengaku tidak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.