TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Golkar diharapkan segera menggelar Munaslub partai. Ini setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan Komisi Peberantasan Korupsi atas sangkaan terlibat korupsi e-KTP.
"Idealnya, tidak boleh lebih dari satu bulan ke depan, Munaslub sudah harus digelar," kata Ahmad Doli Kurnia dari Gerakan Muda Partai Golkar dalan siaran persnya, Selasa, 21 November 2017. Dia mengatakan Munaslub harus segera dilakukan agar ada cukup waktu untuk memulai konsolidasi menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019.
Baca juga: Ditanya Siap Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus: Pertanyaan Kamuflase
Menurut Doli, tak sulit menggelar Munaslub salam waktu dekat. Waktu dua pekan pun persiapan bisa dilakukan bila semua stakeholder serius dan sungguh-sungguh, terutama Dewan Pimpinan Pusat.
Prosesnya, kata dia, dimulai dengan DPP menggelar rapat pleno untuk menetapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum yang tugasnya cuma satu, yaitu menyelenggarakan Munaslub. Lalu dalam dua-tiga hari berikutnya, DPP mengadakan Rapimnas untuk mendapat kesepakatan dan dukungan secara nasional yang diwakili DPD Provinsi seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraannya. Setelah Rapimnas, DPP bisa membentuk panitia Munaslub, yang segera melakukan persiapan.
"Namun yang perlu menjadi catatan adalah Munaslub itu adalah jalan atau cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan," kata Doli.
Baca juga: Wasekjen Golkar: Partai Perlu Hati-hati Pilih Ketua DPR
Pergantian kepemimpinan diperlukan, kata Doli, karena Golkar saat ini membutuhkan pemulihan citra dan ingin mendapatkan kembali dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Ini setelah dalam waktu belakangan ini terpuruk karena isu korupsi. Atas dasar itu, proses pergantian kepemimpinan ini sejak awal pun harus mencerminkan adanya perubahan.
"Dengan sudah ditahannya Setya Novanto, saya kira tidak ada alasan lain lagi, wajib hukumnya, Golkar harus segera melakukan pergantian kepemimpinan, mencari Ketua Umum yang baru," kata Doli.
