Wiranto: Presiden Setuju Lembaga Baru, Dewan Kerukunan Nasional

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, 30 Oktober, 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, 30 Oktober, 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengajukan pembentukan lembaga baru ke Presiden Joko Widodo. Nama lembaga baru itu adalah Dewan Kerukunan Nasional. Tujuannya, kata Wiranto, untuk menegakkan kembali rasa musyawarah mufakat yang merupakan budaya Indonesia.

    "Saya sudah mengajukan untuk dibentuknya lembaga baru, Dewan Kerukunan Nasional dan disetujui oleh Presiden untuk membentuk lembaga tersebut", ujarnya kepada Tempo pada Selasa, 7 November 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

    Baca juga: DPR Menerima Perpu Ormas, Wiranto: Alhamdulillah

    Rencananya lembaga tersebut akan diisi oleh para tokoh-tokoh bangsa yang diakui kredibilitasnya dan kebijakannya.

    Menurut Wiranto, hal ini karena tidak semua masalah horisontal dilarikan ke yudisial melainkan harus melalui non yudisial. Cara ini menggunakan cara-cara lama atau adat musyawarah mufakat.

    Wiranto mengatakan jika tak berhasil, baru masalah tersebut dibawa ke proses hukum.
    "Itu mungkin penistaan agama kalau sudah ada musyawarah mufakat tidak seperti ini rentetan, menjadi panjang jadinya", kata dia.

    Baca juga: Wiranto Akan Resmikan Badan Siber dan Sandi Negara Bulan Ini

    Wiranto juga melihat bahwa Komnas HAM kewalahan dalam menghadapi konflik daerah dan horisontal. Banyak sekali data aduan, ratusan bahkan ribuan aduan yang tidak tertangani dan dapat diselesaikan. "Karena semuanya lapor ke Komnas HAM lembaga yudisial ujungnya masuk pengadilan dan tidak tertangani akhirnya."

    MOH KHORY ALFARIZI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.