TEMPO.CO, Padang - Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Universitas Andalas (Unand), Kota Padang, Sabtu, 4 November 2017, disambut demonstrasi mahasiswa. Mereka menolak rencana Unand menjadi perguruan tinggi berbadan hukum.
"Kedatangan JK adalah momen yang tepat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," kata koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (Ampek), Hemi Lavour Febrinandez, saat unjuk rasa, Sabtu.
Unjuk rasa itu dilakukan puluhan mahasiswa yang merupakan aktivis sejumlah lembaga di Unand. Mereka menolak Unand menjadi perguruan tinggi berbadan hukum karena menilai perubahan tersebut akan memberatkan mahasiswa. "Uang kuliah akan naik. Tidak semua mahasiswa mampu untuk itu," ujar Hemi.
Baca juga: Ke Padang, JK Akan Resmikan RS Universitas Andalas
Dia mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan pihak kampus. Padahal pendidikan sangat penting bagi setiap masyarakat. Seyogianya, kata dia, pendidikan bisa diakses setiap warga negara.
Hami menyebut salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak adanya transparansi penyaluran dana perguruan tinggi serta tidak optimalnya proses seleksi dan penyaluran beasiswa Bidikmisi dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).
Dalam aksinya, para demonstran memajang baliho besar, di antaranya bertuliskan "Mahasiswa Tolak Unand PT-BH", "Transparansi Penggunaan Anggaran Kampus", "Jangan Bungkam Mahasiswa dan Maksimalkan Penyaluran Beasiswa Bidikmisi".
Baca juga: Syarat Mahasiswa Baru Universitas Andalas Bebas LGBT Jadi Viral
Namun para mahasiswa tersebut tidak bisa bertemu dengan Jusuf Kalla. Aksi mereka dibubarkan pihak kepolisian, yang menggiring mereka ke dalam bus. Beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka akibat diseret aparat kepolisian.
Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Komisaris Besar Chairul Azis mengaku tidak ada izin yang dikeluarkan untuk para pengunjuk rasa. "Makanya demonstrasi dibubarkan," ucapnya.
