TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta supaya rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau ulang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana Dewan membangun gedung baru DPR itu kurang tepat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.
"Situasi saat ini, tantangan perekonomian kita, banyak skala prioritas yang harus segera dijalankan oleh presiden," ujarnya di kantor Dewan Pengurus Pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Oktober 2017.
Baca: Fadli Zon Bandingkan Anggaran Gedung Baru DPR dan Pertemuan IMF
Selain itu, Hasto melanjutkan, rencana pembangunan gedung baru tersebut mendapat kritik dan penolakan publik. Ia meminta Dewan dan Kementerian Keuangan bertemu untuk meninjau kembali rencana pembangunan gedung. Untuk itu, ujarnya, Fraksi PDIP di parlemen telah diminta mendorong supaya langkah tersebut bisa terwujud. “Kami akan meminta kepada Fraksi PDIP untuk mencoba realokasi anggaran kepada hal yang jauh lebih prioritas,” kata Hasto.
Rabu, 25 Oktober 2017, Dewan bersama pemerintah sepakat memasukkan anggaran pembangunan gedung itu di APBN 2018. DPR mendapat alokasi dana sebanyak Rp 5,7 triliun. Jumlah itu naik dari tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebanyak Rp 601 miliar dari dana itu akan dikucurkan untuk pembangunan gedung baru. Rinciannya adalah Rp 320 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerald Plate, setuju dengan pendapat Hasto. Menurut dia, rencana pembangunan DPR itu perlu ditinjau ulang. Ia menyarankan agar Kementerian PUPR membuat kajian kelayakan gedung DPR. “Gedungnya masih bisa dipakai. Kalau dianggap kurang bagus, mana rekomendasi teknisnya?” ujar dia.
Baca juga: Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November
Sikap partai-partai lain masih beragam. Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono ngotot supaya pembangunan gedung baru segera dilakukan. Alasannya, gedung yang ada sekarang ia anggap kurang layak. “Menurut saya, memang harus, menjadi suatu keharusan yang sangat mendesak,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 29 Oktober 2017.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan hal senada. Ia menyebutkan, menurut hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kondisi gedung di Nusantara I sudah miring. Selain itu, penghuninya sudah melebihi kapasitas. “Empat kali beban seharusnya,” kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Machfudz Siqqid, mengatakan setuju dengan pembangunan gedung dengan syarat gedung baru itu nanti tidak boleh mewah. “DPR harus memastikan perencanaan obyektif, anggaran efisien,” kata dia, yang menginginkan pembangunan terhindar dari sentimen negatif publik.
Sedangkan politikus Partai Gerindra, Desmond Mahesa, meminta ada argumen yang jelas terlebih dulu perihal urgensi pembangunan gedung baru DPR. Partainya, kata dia, masih akan mempelajari rencana pembangunan tersebut sebelum mengambil sikap. “Kita buktikan, bukan sekadar ilmiah tapi jadi kebutuhan apa tidak,” tutur dia.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
