TEMPO.CO, Jakarta . Pengadaan barang yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan Gorden yang senilai Rp 48,7 miliar.
Berikut daftar proyek dan pengadaan di DPR yang kontroversial:
1. Pengadaan Gorden
Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Sejak Maret lalu, pengadaan proyek ini mendapat kritik dan penolakan, termasuk dari anggota DPR sendiri, namun proses lelang ternyata lanjut terus.
Berdasarkan informasi yang terdapat di laman Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) DPR RI, tender telah dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar. Perusahaan ini merupakan penawar dengan harga tertinggi. Sesuai dengan informasi yang terdapat di laman LPSE DPR RI, total penyedia yang mendaftar untuk lelang tersebut sebanyak 49 perusahaan, sedangkan penyedia yang memasukan penawaran hanya tiga perusahaan. Selain PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar, ada dua peserta lelang lainnya menawarkan dengan harga lebih murah, yakni PT Panderman Jaya menawarkan dengan Rp 42,1 miliar, dan PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga Rp 37,7 miliar.
Sampai saat ini belum ada penjelasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Tempo juga sudah mencoba menghubungi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar untuk menanyakan proses penentuan pemenang tender untuk gorden rumah dinas DPR ini, namun pesan dan telepon belum mendapat respons.
2. Proyek Gedung DPR Baru
Pada 2017, dalam pagu anggaran, DPR mendapat alokasi anggaran Rp 5,7 triliun untuk 2018. Jumlah itu naik ketimbang anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebesar Rp 601 miliar dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung baru.
Berbekal dokumen Kementerian Keuangan, Koran Tempo edisi 31 Agustus 2017 mencatat Rp 320 miliar dari dana itu digunakan untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi. Uang itu dirancang sebagai kucuran pertama untuk anggaran tahun jamak pembangunan kompleks parlemen empat tahun ke depan.
3. Bangun Perpustakaan
Ide pembangunan perpustakaan DPR pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa, 22 Maret 2016. Dana pembangunan perpustakaan sebesar Rp 570 miliar akan dianggarkan secara tahun jamak (multiyears), mulai 2016.
Saat itu, perpustakaan akan dirancang menampung 600 ribu buku. Selain itu, bangunan perpustakaan akan berada satu gedung dengan gedung baru anggota DPR.
4. Pengharum Ruangan
Pada 2015, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan lelang pengadaan barang-barang untuk Tahun Anggaran 2015. Salah satu nilai anggaran fantastis dalam pengadaan itu adalah anggaran untuk pengharum ruangan, yaitu sebesar Rp 2,3 miliar.
5. Jasa Bersih-bersih
Di tahun yang sama, selain melelang pengadaan pengharum ruangan, Sekretariat Jenderal DPR melelang jasa bersih-bersih di tiga zona utama gedung parlemen senilai Rp 27,2 miliar.
HENDARTYO HANGGI
