TEMPO.CO, Jakarta - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menilai menurunnya elektabilitas Partai Golkar dalam survei pemilihan umum disebabkan faktor Setya Novanto. Masyarakat dinilai sudah cerdas menilai moralitas Ketua Umum Golkar, yang disebut-sebut tersangkut korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Anggota GMPG, Almanzo Bonara, menyatakan anjloknya elektabilitas itu sudah diperkirakan jauh sebelumnya. "Mungkin bisa mencapai titik sangat krusial jika Golkar masih tetap dinakhodai Setya Novanto," katanya dalam siaran pers, Senin, 23 Oktober 2017.
Baca: Setya Novanto Menang Praperadilan, JK: Citra Golkar Tetap Jelek ...
Menurut Almanzo, keterkaitan Setya dalam perkara korupsi e-KTP berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar. Masyarakat semakin cerdas dan dapat menilai moralitas pimpinan partai yang tersandung skandal korupsi e-KTP itu. “Apalagi berupaya mempermainkan hukum," ujarnya.
Hal itu, kata dia, membentuk persepsi negatif publik serta gelombang antipati terhadap Golkar. Penurunan elektabilitas Golkar dianggap wajar terjadi.
Dalam salah satu survei oleh salah satu media nasional yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2017, elektabilitas Golkar menurun. Golkar berada di posisi ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra.
Baca juga: Setya Novanto Copot Yorrys Raweyai dari...
Dari hasil survei itu, elektabilitas Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menurun 7,8 persen, sementara PDIP naik signifikan hingga mencapai 30,3 persen. Gerindra sebagai partai oposisi pemerintah naik 10,8 persen.
Angka tersebut dianggap menunjukkan kinerja partai. Posisi sebagai koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan efek signifikan terhadap elektabilitas partai. "Penurunan elektabilitas Golkar murni disebabkan faktor korupsi e-KTP, yang melibatkan Setya Novanto," ucapnya. Faktor korupsi e-KTP juga dianggap sangat membebani dan merugikan Golkar dalam melakukan kerja politik.
Karena itu, kata Almanzo, elektabilitas dan citra Golkar hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian hukum korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pergantian Ketua Umum Golkar. Masih ada kesempatan bagi Golkar untuk berbenah. Jika hal itu tetap dibiarkan, Golkar akan menjadi korban dan terus-menerus tersandera dengan stigma negatif korupsi. "Dan tentunya memungkinkan Golkar tidak akan mampu meraih simpati publik dalam kontestasi demokrasi mendatang," tuturnya.
