Apa yang dilakukan Jokowi di Sisa Waktu Pemerintahannya?

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km dan Medan-Binjai sepanjang 10,6 km, di Deli Serdang, Sumatera Utara, 13 Oktober 2017. ANTARA/Septianda Perdana

    Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km dan Medan-Binjai sepanjang 10,6 km, di Deli Serdang, Sumatera Utara, 13 Oktober 2017. ANTARA/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Jakarta --Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam dua tahun sisa kepemimpinannya? Menurut Presiden Jokowi, selain pembangunan prasarana, yang membangun stabilitas ekonomi, ia akan mengebut soal pembangunan sumber daya manusialah yang menjadi landasan suatu bangsa.

    "Menurut saya, kita harus bergerak ke tempat lain, ke pembangunan sumber daya manusia. Babak kedua adalah secara besar-besaran pembangunan SDM, vocasional training, sekolah vokasi politeknik, kemudian universitas fakultasi inovasi. Semua ada fakultas digital ekonomi, fakultas manajemen logistik, fakultas manajemen toko online, arahnya ke depan semuanya," kata Presiden Jokowi mengungkapkan pandangannya kepada Antara, Senin 16 Oktober 2017.

    Selain mendirikan sekolah, Presiden juga memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak, khususnya di daerah. "Coba dilihat, kenapa saya tiap ke daerah selalu membagikan makanan tambahan. Pernah ikut berapa puluh kali? Saya sendiri membagikan makanan tambahan itu. Arahnya ke gizi bagi ibu hamil dan balita," tambah Presiden Jokowi.

    BACA:Ketika Jokowi Merasa Tiga Tahun Pemerintahannya Berlalu Cepat

    Sumber daya manusia Indonesia juga membutuhkan pelatihan mental anti-korupsi sedari dini, karena tidak semua orang suka dengan kerja pemberantasan korupsi.

    "Yang namanya pemberantasan korupsi pasti rakyat senang tapi kan ada juga yang tidak suka dan itu pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini, kerja itu juga. Harus juga kita bangun sejak anak-anak mengenai mental anti-korupsi. Kalau kita tidak memulainya dari sana, di generasi berikutnya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Presiden Jokowi tegas.

    Untuk mendorong kerja anti-korupsi itu, dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan mengeluarkan aturan tertulis dari sisi pencegahan, yaitu agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyiapkan "e-budgeting", "e-planning" dan "e-procurement", yang dibuat dengan batas waktu.

    Perubahan mental di masyarakat itu, menurut Presiden Jokowi , juga mulai tampak dari kematangan masyarakat Indonesia berdemokrasi dan berpolitik.

    "Riak dalam politik berdemokrasi kalau menurut saya sih biasa saja. Bagaimana terus memberikan pembelajaran kepada kita semua agar masyarakat bisa memilah: ini urusan ekonomi, ya urusan ekonomi. Oh, ini urusan politik, oh ini urusan kebudayaan, ya sudah urusan kebudayaan. Jadi, kita harapkan nanti ada berita politik ya jalan, ekonomi juga jalan terus. Semakin dewasa semakin matang, tidak bercampur aduk," kata Presiden Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.