Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua GP Ansor Belum Tahu Dokumen Rahasia AS Soal Sejarah 1965

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Telegram 542 A dari Menteri Luar Negeri AS ke Kedutaan Amerika di Jakarta. Dokumen National Security Archives. Nsarchive2.gwu.edu
Telegram 542 A dari Menteri Luar Negeri AS ke Kedutaan Amerika di Jakarta. Dokumen National Security Archives. Nsarchive2.gwu.edu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan belum mengetahui kebenaran dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menguak fakta ihwal tragedi pembantaian massal 1965-1966. Apalagi mengenai keterlibatan GP Ansor dalam sejarah 1965 tersebut.

“Saya belum mengetahui kebenaran dokumen tersebut, karena saat ini sulit mudah mempercayai dokumen begitu saja. Terlebih adanya media sosial yang canggih, semakin mudah pula hoax menyebar," kata Yaqut saat dihubungi Tempo pada Kamis, 19 Oktober 2017.

Baca juga: Tudingan PKI dan Cerita Histeria Tiap 30 September

Yaqut mengungkapkan pembantaian massal yang terjadi pada 1965-1966 merupakan ketidaksengajaan. Terlebih dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) tidak ada instruksi pembantaian saat ketegangan terjadi. Padahal, menurut dia, yang menginstruksikan pembantaian massal berasal dari organisasi lain.

Jika dokumen rahasia dari Kedutaan Besar Amerika Serikat memang benar adanya, kata Yaqut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu melihat situasi saat itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, lembaga National Security Archive mengeluarkan dokumen yang telah terdeklasifikasi terkait dengan sejarah seputar tragedi 1965. Sebanyak 39 dokumen yang berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta itu diungkap lembaga ini pada Selasa, 17 Oktober 2017, waktu setempat.

Baca juga: Mengapa PKI Punya Banyak Massa Sebelum 1965, Penelitian Ini...

Dalam salah satu dokumen itu terdapat surat kawat (telegram) pada 22 Desember 1965 yang mengaitkan keterlibatan NU dengan pembunuhan massal pada 1965-1966. Dalam dokumen tersebut dinyatakan ormas Islam menerima tahanan PKI dari Angkatan Darat yang akan ditindaklanjuti dengan pembunuhan.

Tiap malam, di Pasuruan, Jawa Timur, 10-15 orang dibantai. Para korban pembantaian merupakan bagian dari 500 ribu orang yang dibunuh dalam sejarah 1965 yang kelam tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

5 Oktober 2021

Gubernur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, tiba dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

Agus Widjojo merupakan Gubernur Lemhannas yang menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi '65. Berikut adalah profil singkatnya.


Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965

4 Oktober 2021

Ilustrasi Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). (Foto Antara)
Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965

Gus Dur pernah meminta maaf atas pembantaian yang menimpa ratusan ribu terduga simpatisan PKI setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S)


Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

1 Oktober 2021

Diorama adegan saat anggota PKI menyiksa dan menawan Mayjen S Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Sutoyo dan Lettu Pierre Tendean di dalam Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjelang peringatan G30S, monumen ini akan ramai dikunjungi warga. TEMPO/Subekti.
Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

S. Parman memiliki kakak yang merupakan petinggi PKI dan diduga mengetahui rencana penculikan para jenderal pada aksi G30S


Tiga Versi Cerita G30S Ini Memiliki Dalang yang Berbeda-Beda

30 September 2021

Warga menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI pada acara nonton bareng di Bundaran Mall Graha Cijantung, Jakarta, 23 September 2017. Berikut foto-foto suasana acara nonton bareng film G30S/PKI yang digelar di sejumlah daerah. ANTARA FOTO
Tiga Versi Cerita G30S Ini Memiliki Dalang yang Berbeda-Beda

Siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S hingga kini masih menuai pertanyaan. Ada yang menyebut PKI, konflik militer, hingga CIA


Sebelum 1965, PKI Pernah Terlibat dalam Dua Pemberontakan Ini

30 September 2021

Petugas mengecat Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Sebelum 1965, PKI Pernah Terlibat dalam Dua Pemberontakan Ini

PKI pernah terlibat dua pemberontakan melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda


Duka Maria dan Rukmini, Dua Wanita Istimewa Pierre Tendean

29 September 2021

Diorama adegan saat anggota PKI menyiksa dan menawan Mayjen S Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Sutoyo dan Lettu Pierre Tendean di dalam Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjelang peringatan G30S, monumen ini akan ramai dikunjungi warga. TEMPO/Subekti.
Duka Maria dan Rukmini, Dua Wanita Istimewa Pierre Tendean

Kesehatan Maria Elizabeth Cornet menurun setelah anaknya, Pierre Tendean, wafat. Sementara Rukmini butuh bertahun-tahun memulihkan perasaannya


Dua Film Ini Punya Kisah Alternatif Mengenai Tragedi 1965

29 September 2021

Adegan film dokumenter
Dua Film Ini Punya Kisah Alternatif Mengenai Tragedi 1965

Jagal dan Senyap, dua film karya Joshua Oppenheimer ini punya cerita alternatif mengenai tragedi 1965


Mereka yang Terasingkan di Negeri Orang usai G30S

29 September 2021

wartawan Umar Said (kanan)
Mereka yang Terasingkan di Negeri Orang usai G30S

Setelah peristiwa G30S, pemerintahan Soeharto mencabut paspor mahasiwa Indonesia yang kuliah di negara-negara komunis


Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

24 November 2020

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru.


YPKP 65 Laporkan 346 Kuburan Massal Korban 1965 ke Komnas HAM

3 Oktober 2019

Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat menerima Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017. YPKP 65 melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti.
YPKP 65 Laporkan 346 Kuburan Massal Korban 1965 ke Komnas HAM

YPKP 65, kata Bedjo, siap bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menunjukkan lokasi keseluruhan kuburan massal.