Kakak Ahok Berniat Maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Andi Analta Amir, kakak angkat Ahok. TEMPO/Yola Destria/Magang

    Andi Analta Amir, kakak angkat Ahok. TEMPO/Yola Destria/Magang

    TEMPO.CO, Jakarta - Kakak angkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Andi Analta Baso Amier, membenarkan ihwal dirinya yang berencana maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan dalam pemilihan kepala daerah 2018 (pilkada 2018).

    "Ya, karena saya mau mengamalkan Pancasila," kata Andi di sela menghadiri acara 'Kaleidoskop dan Terima Kasih untuk Ahok-Djarot' di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2017.

    Baca: PDIP Gunakan Prinsip Gotong Royong di Pilkada 2018

    Namun ia mengaku belum ada pendekatan dengan partai politik. "Kemungkinan jalur independen, tapi kita lihat nanti," ujarnya.

    Menanggapi soal acara yang diselenggarakan relawan Ahok-Djarot hari ini, Andi menilai, apa yang ditampilkan ini adalah bentuk kekecewaan. Sebab, ia melanjutkan, harapannya melihat Jakarta lebih baik bersama Ahok-Djarot harus terhenti. "Ini sebenarnya wujud suatu kekecewaan," kata Andi.

    Acara 'Kaleidoskop dan Terima Kasih Untuk Ahok-Djarot' di buat oleh relawan Ahok-Djarot sebagai ucapan terima kasih. Persiapan acara dilakukan selama dua bulan. Jumlah panitia sekitar 700 orang, 168 di antaranya berasal dari organisasi relawan.

    Baca juga: Untuk Pilkada 2018, KPU Diminta Bekerja Sama dengan Media Massa

    Sejumlah penyanyi dan selebriti mengisi acara 'Kaleidoskop dan Terima Kasih untuk Ahok-Djarot' ini. Di antaranya, Titiek Puspa, Addie MS, Andre Hehanusa, Charles Bonar Sirait, Chintami Atmanegara, Connie Constantia, Dian HP, Edo Kondologit, Gading & Gibran Marten, Lea Simanjuntak, Lita Zen, Agus Wisman, Ucie Nurul (Elfa's Singers), Marcel Aulia, Mongol Stress, Nafa Urbach, Netta KD, Nia Dinata, Nindy Ellesse dan Sandro Tobing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.