Ketua MPR: Prioritaskan Tenaga Kerja Negeri Sendiri

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI dialog bersama civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Gedung Achmad Sanusi Kampus UPI Bandung, Rabu, 11 Oktober 2017.(Dok.MPR)

    Ketua MPR RI dialog bersama civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Gedung Achmad Sanusi Kampus UPI Bandung, Rabu, 11 Oktober 2017.(Dok.MPR)

    INFO MPR - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengawali rangkaian safari kebangsaan di Jawa Barat dengan dialog bersama civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), di Gedung Achmad Sanusi, Kampus UPI Bandung, Rabu, 11 Oktober 2017.

    Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Zulkifli mengungkapkan catatan perjalanan ke daerah-daerah untuk mendengarkan berbagai keluhan masyarakat. “Catatan pertama adalah soal lapangan kerja,” ujarnya.

    Menurut dia, sekarang ini banyak orang yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dia meminta pemerintah untuk mengutamakan lapangan kerja bagi para putra Indonesia.

    “Urgensinya adalah memperluas lapangan kerja dan yang paling penting mengutamakan tenaga kerja negeri sendiri. Lapangan kerja harus menjadi fokus pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dua tahun ini,” ucapnya.

    Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengingatkan amanat sila ketiga Pancasila adalah nasionalisme, yaitu mendahulukan tenaga kerja dalam negeri. “Sila ketiga jelas dan tegas agar mendahulukan kepentingan rakyat dalam negeri. Nasionalisme adalah cara bangsa Indonesia mewujudkan kedaulatan,” tuturnya.

    Hadir mendampingi Ketua MPR dalam kegiatan di UPI ini, di antaranya jajaran Rektorat UPI, mahasiswa dan pelajar se-Kota Bandung, Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ali Taher Parasong, anggota MPR, Desi Ratnasari, dan komedian, Narji. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.