Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Hasil Survei SMRC, Johan Budi: Kami Tak Bekerja untuk Survei

image-gnews
Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO Jakarta - Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo (Johan Budi) menanggapi keberhasilan pemerintah mendapat nilai bagus lagi dalam survei. Hal yang terbaru adalah survei Saiful Mujani Research Center yang memberikan angka elektabilitas tinggi pada Presiden Joko Widodo. Johan menanggapi santai survei itu.

"Pemerintah tidak bekerja untuk keperluan survei," ujar Johan Budi kepada Tempo, Jumat, 6 Oktober 2017.

Baca juga: Johan Budi: Pemerintah Tak Terlena Survei CSIS

Sebagaimana diberitakan kemarin, keunggulan elektabilitas Presiden Joko Widodo masih tak terbantahkan menjelang Pilpres 2019 dalam survei SMRC. Survei yang digelar dari 3-10 September 2017 itu mencatat elektabilitas Presiden Joko Widodo di angka 38,9 persen.

Angka itu jauh meninggalkan perolehan sosok yang digadang-gadangkan menjadi kompetitor terdekat Jokowi, Prabowo dari Partai Gerindra. Mantan Danjen Kopassus itu tercatat hanya memiliki elektabilitas 12 persen yang diamini oleh sejumlah partai politik juga.

Johan berpendapat, survei yang memberikan nilai bagus atau tidak pada dasarnya tetaplah hanya sebuah acuan. Dengan kata lain, pemerintah ataupun Jokowi tidak akan terlena dengan survei bagus seperti yang diterbitkan SMRC.

Sebaliknya, menurut Johan, survei bagus malah bisa dianggap sebagai "tekanan". Sebab, pemerintah dan Presiden Jokowi harus bekerja lebih baik lagi untuk mempertahankan nilai baik yang ada atau kepuasan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hasil survey, apakah baik atau jelek, bisa menjadi masukan buat Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan. Presiden tetap melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat hingga akhir masa tugas," ujar Johan.

Hal senada dengan Johan Budi disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono berkata, Presiden Jokowi tidak akan lengah dengan hasil survei SMRC. Jokowi, kata ia, akan tetap kerja, kerja, dan kerja seperti biasa.

ISTMAN MP

 Baca juga: Survei Pemilu 2019: Resep Jokowi  Kalahkan Penantang Baru

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

31 hari lalu

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi saat akan menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes tertulis untuk 236 calon Pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Bicara Rencananya Setelah Gagal Seleksi Akhir Capim KPK

Karier Johan Budi sebagai anggota dewan tak berlanjut lantaran pada Pemilu 2024 dia gagal lolos ke Senayan.


Johan Budi Lolos Profile Assessment Capim KPK, Berikut Rekam Jejaknya

51 hari lalu

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Lolos Profile Assessment Capim KPK, Berikut Rekam Jejaknya

Johan Budi Sapto Pribowo menjadi salah satu kandidat yang lolos profile assessment capim KPK. Berikut rekam jejak Johan Budi.


Kandidat dari IM57+ Institute Tak Lolos Capim KPK, Praswad: Sejak Awal Kami Tak Percaya Kerja Pansel

52 hari lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh (kedua kiri) memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Kandidat dari IM57+ Institute Tak Lolos Capim KPK, Praswad: Sejak Awal Kami Tak Percaya Kerja Pansel

Pansel Capim KPK dinilai hanya melakukan kerja administrasi dan bertugas meloloskan capim pilihan istana.


Lolos Tes Tulis Capim KPK, Simak Perjalanan Karier Johan Budi

11 Agustus 2024

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lolos Tes Tulis Capim KPK, Simak Perjalanan Karier Johan Budi

Johan Budi Sapto Pribowo menjadi salah satu kandidat yang lolos tes tulis capim KPK. Berikut rekam jejak kariernya.


Apa Saja Isi Tes Capim KPK?

1 Agustus 2024

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi saat akan menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes tertulis untuk 236 calon Pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Saja Isi Tes Capim KPK?

Untuk capim KPK, panitia menyediakan 9 soal. Peserta harus menjawab 4 pertanyaan wajib dan 5 pertanyaan pilihan. Masing-masing soal memiliki bobot 100


Jadi Caleg PDIP, Begini Perjalanan Karier Johan Budi

19 Juli 2018

Johan Budi. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Jadi Caleg PDIP, Begini Perjalanan Karier Johan Budi

Johan Budi memutuskan maju sebagai caleg dari PDIP setelah merenung selama enam bulan.


Enam Bulan Merenung, Ini Alasan Johan Budi Jadi Caleg PDIP

17 Juli 2018

Juru bicara Presiden, Johan Budi. TEMPO/Subekti
Enam Bulan Merenung, Ini Alasan Johan Budi Jadi Caleg PDIP

Johan Budi merasa bisa lebih banyak berkiprah dengan menjadi anggota DPR.


Johan Budi Maju Caleg Lewat PDIP dari Dapil Jawa Timur

17 Juli 2018

Juru bicara Presiden, Johan Budi. TEMPO/Subekti
Johan Budi Maju Caleg Lewat PDIP dari Dapil Jawa Timur

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan Johan Budi akan maju dari daerah pemilihan Jawa Timur, meliputi Pacitan, Ngawi, dan sekitarnya.


Johan Budi, Juru Bicara Presiden Daftar Caleg Lewat PDIP

17 Juli 2018

Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti
Johan Budi, Juru Bicara Presiden Daftar Caleg Lewat PDIP

Saat dikonfitmasi Johan Budi membenarkan dirinya mendaftar sebagai bakal caleg dari PDIP.


Menteri Airlangga Klaim Dapat Izin Jokowi, Ini Kata Istana

27 November 2017

uru Bicara Presiden Johan Budi mengunjungi Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017. Tempo/Vindry Florentin
Menteri Airlangga Klaim Dapat Izin Jokowi, Ini Kata Istana

Jubir Istana Kepresidenan akan mengecek apakah benar Airlangga Hartarto mendapatkan izin.