Adegan film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI. indonesianfilmcenter.com
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menyarankan pemerintah untuk tidak membiarkan kegaduhan yang berkaitan dengan peristiwa 1965 yang terjadi setiap tahun. Menurut dia, masalah ini perlu segera ditangani.
"Kalau itu dibiarkan tiap tahun, tidak baik untuk bangsa," ujar Sidarto kepada media di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Senin, 18 September 2017.
Tentara Nasional Indonesia menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S PKI . Instruksi yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI di daerah ini menyebar melalui pesan teks. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan pemutaran film G 30S PKI ini penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah.
Keributan terjadi berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G 30S PKI. Salah satunya adalah pengepungan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta oleh lebih dari seribu orang karena diskusi tentang peristiwa itu.
Pengepungan yang berlangsung hingga dini hari itu membuat banyak peserta acara dan staf YLBHI terjebak di dalam gedung. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis memperkirakan kerusuhan itu melibatkan sekitar 1500 hingga 2000 orang. Di antaranya Aliansi Mahasiswa Anti Komunis, dari Bang Japra dan lain-lain. Kepolisian bersama TNI mengerahkan sekitar 1000 personel untuk mengendalikan situasi.
Sidarto optimistis pemerintah akan mengambil tindakan soal masalah itu. Lagipula, kata ia, kegaduhan yang terjadi tiap tahun bisa mengganggu rencana pemerintah membangun perekonomian Indonesia, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya. "Please, sekarang kita konsentrasi pada pembangunan ekonomi kesejahteraan, sosial. Itu prioritas." kata Sidarto
