TEMPO.CO, Yogyakarta- Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Budi Irawanto menganggap pemutaran kembali Film Penumpasan Pengkhianatan G 30S PKI seperti pada era Orde Baru sebagai kemunduran.
Budi menyebut di tengah dunia yang semakin terbuka dan banyak sumber informasi tentang peristiwa 1965, orang gampang mengakses beragam platform media. "Instruksi pemutaran film itu mengulang kembali ritual yang lazim dijalankan era Orba setiap 30 September," kata dia saat dihubungi, Ahad, 17 September 2017.
Ada dua hal yang hendak dicapai dalam pemutaran film itu. Pertama, mengingatkan orang ihwal kekejaman Partai Komunis Indonesia yang terus menjadi ancaman abadi bangi Bangsa Indonesia. Kedua, film itu ingin menunjukkan militer termasuk keluarga mereka menjadi korban kekejaman PKI. “Iklim kewaspadaan diciptakan terhadap bahaya PKI dan mengukuhkan pendekatan keamanan. Militer menjadi ujung tombaknya,” kata Budi.
TNI AD menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di daerah untuk mengajak masyarakat menonton bersama film Pengkhianatan G 30 S PKI. Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto membenarkan informasi tersebut, Jumat, 15 September 2017.
Film besutan Sutradara Arifin C.Noer itu menampilkan banyak adegan kekerasan di stasiun televisi nasional. Film berdurasi sekitar 220 menit itu menggambarkan penyiksaan para jenderal, tawa puas para penyiksa, dan pengambilan mayat korban tragedi pada September, 52 tahun lalu.
Presiden Soeharto memerintahkan TVRI menayangkan film itu setiap 30 September. Murid-murid sekolah diwajibkan menonton film propaganda tentang pemberontakan PKI versi Soeharto atau Orde Baru.
Ketika reformasi bergulir pada September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan film Penumpasan Pengkhianatan G 30S PKI yang diproduksi tahun 1984 ini tidak diputar atau diedarkan lagi. Begitu juga film Janur Kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981). Alasannya, berbau rekayasa sejarah dan mengkultuskan seorang presiden.
