Presiden Joko Widodo menghadiri gladi bersih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jombang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan membiarkan upaya-upaya pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK, kata dia, justru harus diperkuat.
"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Jokowi setelah meresmikan ruas jalan tol Jombang-Mojokerto di Jombang, Jawa Timur, Minggu, 10 September 2017.
Jokowi mengatakan keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus dijaga. Sebab, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dia mengajak semua pihak untuk ikut dalam pemberantasan dan melawan korupsi.
Dan, KPK sebagai sebuah institusi yang sangat dipercaya masyarakat, kata Jokowi, harus diperkuat. "Harus itu, harus kita perkuat. Untuk mempercepat apa? Percepat pemberantasan korupsi," kata Jokowi.
Penegasan Jokowi soal penguatan KPK ini menjawab pertanyaan soal usulan pembekuan KPK. Usulan itu dicetuskan anggota Pansus Hak Angket KPK, Henry Yosodiningrat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan usulan pembekuan KPK akan masuk ke rekomendasi pansus yang akan dibacakan saat rapat paripurna pada 28 September 2017. "Sementara stop KPK terlebih dulu, dan kembalikan kewenangan penyidikan ke kepolisian dan penuntutan ke kejaksaan,” kata Henry beberapa hari lalu.
Menurut Henry, usulan itu mencuat karena pansus menemukan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ucapan Henry itu memantik respons pengurus PDIP yang menyatakan usulan Henry bukan sikap partai.
Belakangan, Henry curhat soal wacana membekukan sementara KPK. Ia mengaku banyak yang menganggapnya mendukung koruptor dan berniat melemahkan KPK.
"Saya sedih dengan berbagai tudingan pada saya," kata Henry lewat pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 10 September. Meski ia mengakui mengusulkan pembekuan KPK, Henry membantah berniat melemahkan KPK.
