INFO NASIONAL - Dalam rangka melakukan percepatan beberapa program strategis nasional, pemerintah menggelar rapat koordinasi kerja sama investasi pemerintah Indonesia dan Cina, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Selasa, 5 September 2017.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kepala Badan Komunikasi Penanaman Modal Thomas T. Lembong, serta para pejabat kementerian terkait.

Kegiatan ini terfokus pada empat lokasi, yang akan menjadi fokus progres belt and road initiative (BRI) Indonesia-Tiongkok, yaitu, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Keempat lokasi tersebut memiliki spesifikasi program yang berbeda-beda. Kalimantan Utara, misalnya. Di provinsi termuda ini rencananya akan dikembangkan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power (metode penghasil listrik dengan menggunakan air sungai yang dibendung), serta pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, juga rencana pembangunan kilang minyak.

Dalam kesempatan tersebut Bambang memaparkan beberapa program di Kalimantan Utara yang akan masuk di BRI Indonesia-Tiongkok. Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara, pertahanan dan keamanan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.

Selain itu, rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, yang meliputi pariwisata, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning.

Dari semua program rencana kerja sama tersebut diperkirakan nilai investasinya mencapai US$ 45,98 miliar. Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie yang turut menghadiri rapat mengatakan ada tiga prioritas dari program tersebut. “Dari program-program tersebut terdapat tiga prioritas,” katanya.

Tiga program itu, yakni pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina yang bernilai investasi sekitar US$ 7,0 miliar, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan Bulungan dengan investasi sekitar US$ 17,30 miliar, serta KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan investasi US$ 1,68 miliar.

Lebih lanjut dari rapat itu, kata Irianto, juga membentuk tim kerja, yaitu Komite Kerja Sama GMF BRI yang diketuai Menteri Koordinator Kemaritiman dan melibatkan beberapa menteri terkait di dalamnya. “Dari pertemuan itu ditarik kesimpulan bahwa percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia-Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Irianto juga mengatakan untuk mengatur mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal Cina. “Agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah,” tuturnya.

Selain itu dia juga menekankan untuk memiliki konsistensi yang kuat dan berkesinambungan, dalam kebijakan pemerintah menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis. Dengan demikian, menurut dia, akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Indonesia.(*)