Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan soal keterbatasan lahan untuk peningkatan produksi garam di Indonesia. TEMPO/Istman
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tetap menginginkan KPK yang kuat dalam menjalankan tugas. "Pemerintah tentu, apalagi Presiden sebagai kepala negara sangat prihatin dan tetap ingin KPK yang kuat," katanya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 5 September 2017.
Kalla mengatakan ini menjawab soal upaya pelemahan KPK. Seperti diketahui, Pansus Hak Angket KPK kini sedang menyusun rekomendasi. Salah satu usulan yang mencuat adalah rekomendasi untuk menghilangkan kewenangan penindakan KPK.
Menurut Kalla, pemerintah ingin menghindari perbedaan pandangan antara DPR dan KPK. Meski demikian, dia berharap persoalan itu bisa diselesaikan DPR dan KPK. Baginya, pemerintah menghargai kritikan-kritikan. "Semua lembaga di Indonesia, apa pun itu, bisa dikritik, bisa diperbaiki," ujarnya.
Masa kerja Pansus Angket KPK akan berakhir pada 28 September mendatang. Temuan Pansus berikut rekomendasinya akan disampaikan kepada anggota Dewan dalam rapat paripurna pada tanggal tersebut.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
