Dalih Petinggi DPR Soal Kenaikan Anggaran Kerja ke Luar Negeri  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 31 Agustus 2017 17:01 WIB

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memberi keterangan usai melakukan rapat konsultasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2015.TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan rencana kenaikan anggaran kunjungan luar negeri DPR RI tahun anggaran 2018 didasari acuan kurs dolar Amerika Serikat. Kenaikan tersebut, menurut Taufik, menyesuaikan dengan draf usulan kenaikan dolar yang diajukan pemerintah.

"Bobotnya lebih mengarah pada acuan kurs dari dolar. Menyesuaikan nilai kurs draf yang diajukan ke pemerintah. Ini salah satu ke sana," kata Taufik saat ditemui setelah memimpin rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, kompleks DPR RI pada Kamis, 31 Agustus 2017.
Baca: DPR Anggarkan Kunjungan Luar Negeri Rp 343,5 Miliar pada 2018

Sebelumnya, DPR RI berencana menaikkan anggaran kunjungan luar negeri mereka. Rencana itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Jika dihitung-hitung, kenaikan dana tersebut mencapai 70 persen menjadi total Rp 343,5 miliar pada 2018 dari tahun ini sejumlah Rp 201,7 miliar.
Lihat: BURT DPR Akan ke Jerman, Berikut Tujuan dan Perkiraan Biayanya.

Taufik menyebut kenaikan ini sesuai dengan rapat pleno yang dilakukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Selain itu, menurut Taufik, kenaikan anggaran itu nantinya akan difokuskan pada peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen. "Untuk dinamisasinya di BURT, tentunya nanti kawan-kawan bisa menanyakan langsung, ya. Secara teknis dinamika yang terjadi itu seperti apa," kata politikus dari Fraksi PAN ini.

DIAS PRASONGKO


Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya