TEMPO.CO, Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan lawatan ke Jerman pada 25 September hingga 2 Oktober mendatang. Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso mengatakan kunjungan kerja ini untuk memperoleh referensi penguatan parlemen dari negara lain. “Kami juga akan mempelajari gedung,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa, 29 Agustus 2017.

Bila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, biaya kunjungan 15 anggota DPR ke Jerman itu diperkirakan senilai US$ 327.795 atau sekitar Rp 4,3 miliar. Biaya itu termasuk uang saku US$ 53.640 atau sekitar Rp 715 juta selama delapan hari untuk seluruh peserta kunjungan. Uang saku masing-masing anggota US$ 447 atau hampir Rp 6 juta per hari.

Baca juga: DPR Anggarkan Kunjungan Luar Negeri Rp 343,5 Miliar pada 2018

Menurut Agung, kunjungan itu sudah dirumuskan sejak tahun lalu. Jerman dipilih karena memiliki parlemen yang modern. BURT perlu mempelajari gedung parlemen Jerman sebagai salah satu bahan acuan pembangunan gedung baru DPR nanti.


Maket gedung baru MPR/DPR - TEMPO/Imam Sukamto

Mereka juga akan membandingkan sistem keamanan, arsip, hingga apa saja fasilitas yang didapat anggota Dewan Jerman dengan parlemen Indonesia. Sistem itu akan diaplikasikan di Indonesia. “Namun disesuaikan dengan kondisi. Misal, jika sistem arsip di sana bagus, mungkin akan diaplikasikan (di Indonesia),” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan menyatakan kunjungan ke Jerman merupakan satu rangkaian dengan rencana pembangunan gedung baru. “Ini semifinal untuk melihat pembandingnya,” katanya. “Kunjungan ini juga sudah dirapatkan pimpinan DPR,” ucapnya.

Simak pula: Soal Gedung Baru, Sri Mulyani Minta DPR Dengarkan Suara Rakyat

Usul proyek gedung baru DPR muncul pada 2015. Pembangunan itu masuk tujuh megaproyek DPR, yakni museum dan perpustakaan, jalan akses tamu ke gedung DPR, ruang pusat kajian legislasi, integrasi kawasan tempat tinggal anggota Dewan, serta visitor center.

Ketika itu, rencana pembangunan gagal karena ditolak masyarakat. Kali ini, pembangunan gedung baru itu mendapat angin dari pemerintah. Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 601 miliar untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi dalam anggaran 2018.

Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah mengatakan kunjungan BURT ke Jerman ini membuktikan DPR tidak memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Para wakil rakyat itu justru memberikan contoh sikap boros ketika situasi perekonomian sedang lesu.

“Ini ironi. Pembangunan sebuah gedung harus membutuhkan studi banding sampai ke Jerman,” ujarnya. Belum lagi, rencana pembangunan gedung baru yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah itu banyak mendapat penolakan dari publik.

Adapun peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menyatakan kunjungan kerja itu merupakan akal-akalan agar dapat jalan-jalan ke luar negeri. Alasannya, “Sangat aneh ke luar negeri, padahal anggaran gedung sudah mereka ajukan,” tuturnya. “Mereka ingin wisata gedung parlemen, bukan mempelajari tata kelola modern.”

HUSSEIN ABRI DONGORAN