Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama dua komisioner Ilham Saputra dan Pramono Ubaid Thantowi (kanan), saat menunjukkan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan Box plastik akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, 7 Agustus 2017. KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta -Meski ada pihak yang akan menguji materi ketentuan pasal yang mengatur verifikasi parpol baru peserta pemilu, namun tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 tetap dimulai pada 3 Oktober 2017.
Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa ketentuan soal pendaftaran dan verifikasi parpol itu telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri yang membahas Peraturan KPU (PKPU), Kamis 24 Agustus 2017.
Hetifah menyebut, bahwa ketentuan verifikasi parpol peserta pemilu termasuk yang menjadi sorotan. Hal itu terbukti dari adanya pihak yang ingin menguji materi ketentuan pasal yang mengatur verifikasi parpol baru peserta Pemilu tersebut.
"Soal ketentuan verifikasi parpol baru dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang ada beberapa pihak yang keberatan dan akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kita serahkan proses ini di MK," ujar Hetifah, Jumat 25 Agustus 2017.
Seperti diketahui, ketentuan tentang verifikasi Parpol baru peserta Pemilu 2019 diatur dalam pasal 173 (ayat 1 dan 2) UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Adapun Parpol yang telah lolos verifikasi (dalam hal ini parpol yg ikut Pemilu sebelumnya) tidak perlu diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu, sebagaimana diatur pada pasal 173 ayat (3).
Politisi Golkar tersebut menjelaskan bahwa jika ada pihak yang menguji materi tidak akan menganggu tahapan Pemilu. Menurutnya semua tahapan Pemilu tetap berjalan.
"Tahapan pemilu tetap berjalan. Termasuk soal pendaftaran dan verifikasi parpol baru. Ini tadi kita rapat membahas PKPU tentang jadwal. Untuk pendaftaran dimulai 3-16 Oktober 2017,” ujar Hetifah.
Tahapan berikutnya adalah KPU akan melakukan penelitian administratif pada 17 Oktober hingga 15 November 2017," ujarnya.
Hetifah menambahkan, bahwa KPU akan mengumumkan parpol peserta Pemilu serentak 2019 pada Februari 2018.
"Dalam draf PKPU tentang verifikasi, KPU menjadwalkan verifikasi parpol dilakukan pada Desember 2017 hingga Februari 2018. Setelah itu penetapan parpol peserta pada 17 Februari 2018," ujarnya.
Sedangkan draf PKPU tentang tahapan Pemilu 2019 serentak masih dibahas oleh KPU dan Komisi II. Kemungkinan adanya perubahan masih terbuka.
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
