14 Nama Calon Anggota Komnas HAM IKuti Uji Kelayakan di DPR

Reporter

Kamis, 3 Agustus 2017 07:02 WIB

Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie bersiap memberikan keterangan pers di Gedung Komnas HAM di Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Widodo S Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi calon anggota Komisi Nasional untuk HAM (Komnas HAM) periode 2017-2022 menyisakan 14 nama yang akan disodorkan pada DPR RI. Nama-nama tersebut diambil dari hampir 100 peserta yang telah menjalani lima tahapan tes Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komnas HAM.

"Komisi Hukum DPR yang nanti akan memproses. Secara umum kami anggap ini paling baik, yang dianggap bisa memperbaiki citra dan kinerja lembaga ini untuk lima tahun ke depan," ujar Ketua Pansel Calon Komisoner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie saat mengumumkan 14 nama tersebut di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Baca juga:
Jimly: Komnas HAM dan KPK Harus Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Para calon, kata dia, telah menjalani tahapan seleksi, mulai dari administrasi, seleksi pengetahuan, pemeriksaan riwayat hidup, hingga wawancara langsung. Jumlah total peserta yang dikerucutkan menjadi 28 orang, kemudian menjalani tes psikologi pada 17 Juli lalu, dan pemeriksaan kesehatan fisik pada 18-19 Juli.

Jimly mengklaim mendapat banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat, terkait seleksi tersebut. "Kami (pansel) membuka diri, sehingga partisipasi masyarakat tinggi sekali."

Baca pula:
Komnas HAM Minta KPK Segera Menahan Tersangka Korupsi E-KTP

Pansel Komisioner Komnas HAM pun menyerahkan sepenuhnya ketentuan terkait jumlah calon yang akan menjadi komisioner, pada Komisi Hukum DPR.

"Mereka bisa menentukan pilihan apakah mau memilih lima, tujuh, atau sembilan, terserah mereka yang penting kami setor dua kali jumlah yang diperlukan," ujar Jimly.

Mewakili Pansel, Jimly berharap para komisioner terpilih nantinya bisa bekerjasama menyelesaikan tugas Komnas HAM yang ada, termasuk mencegah terulangnya kegaduhan internal.

"Secara internal orang-orang ini kami harapkan punya kemampuan kerja sama tak hanya antar komisi tapi juga staf karena harus perbaiki keadaan runyam di Komnas HAM," kata dia.

Sebanyak 14 calon Komisioner Komnas HAM berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari pegiat lembaga swadaya, akademisi, hingga advokat. Ada juga dua petahana yang dipercaya kembali memimpin Komnas HAM, yakni Roichatul Aswidah dan Sandrayati Moniaga.

Beberapa calon juga berasal dari lembaga sejenis Komnas HAM, seperti Arimbi Heroepoetri yang sempat menjabat Komisioner Komnas Perempuan. Tak ketinggalan, mantan Duta Besar RI di Bulgaria, Bunyan Saptomo juga diloloskan pansel untuk mengikuti uji kelayakan di Komisi Hukum.

Berikut adalah ke-14 nama calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022:

1. Ahmad Taufan Damanik
2. Amiruddin
3. Antonio Pradjasto
4. Arimbi Heroepoetri
5. Beka Ulung Hapsara
6. Bunyan Saptomo
7. Hairansyah
8. Judhariksawan
9. Mohammad Choirul Anam
10. Munafrizal Manan
11. Roichatul Aswidah
12. Sandrayati Moniaga
13. Sondang Friskha Simanjuntak
14. Sri Lestari Wahyuningroem

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya