Paripurna DPR Bahas RUU Pemilu, 534 dari 560 Legislator Hadir

Reporter

Kamis, 20 Juli 2017 15:55 WIB

Suasana rapat paripurna penentuan keputusan RUU Pemilu di Gedung Nusantara II DPR RI, 20 Juli 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menentukan kelanjutan Rancangan Undang Undang Pemilu (RUU Pemilu) pada hari ini, Kamis, 20 Juli 2017, dihadiri hampir seluruh anggota Dewan. Dari 560 total anggota parlemen, ada setidaknya 534 orang yang dinyatakan hadir dalam rapat paripurna ke-32 masa persidangan ke-5 tahun 2016-2017 tersebut.

"Total anggota yang hadir dalam forum ini sebanyak 534 anggota," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat tengah memimpin jalannya sidang yang akan membahas soal RUU Pemilu tersebut.

Baca juga: Alasan Gerindra Tolak Voting RUU Pemilu

Berdasarkan absensi yang tersedia di depan ruang paripurna, baru 528 anggota yang hadir pada pukul 11.00 WIB. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah yang terbanyak menghadiri paripurna tersebut. Dari total 109 anggotanya, ada 106 yang hadir. Kemudian ada Fraksi Golkar, di mana 84 orang dari total 91 anggotanya hadir.

Ada pun Fraksi Partai Gerindra, dari total 73 anggota, 71 di antaranya hadir. Ada juga 53 orang dari total 61 anggota fraksi Demokrat. Dari Partai Amanat Nasional terdapat 41 orang yang datang dari total 48 anggotanya.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebanyak 45 dari 47 anggotanya, sementara hanya satu orang dari total 40 anggota fraksi Partai Keadikan Sejahtera yang tak hadir. Untuk fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dari total 39 anggotanya, sebanyak 35 orang hadir. Yang terakhir adalah 35 orang dari Fraksi Nasdem dan 15 dari Hanura.

Jumlah total itu bertambah seiring menyusulnya sejumlah anggota DPR lain dalam rapat tersebut. Agenda yang seharusnya dimulai pada pukul 09.00 WIB itu molor hingga dua jam lantaran diawali pertemuan intenal sejumlah fraksi.

Banyaknya peserta paripurna yang akan membahas RUU Pemilu ini menjadi pemandangan yang unik. Dalam rapat paripurna pada Selasa lalu saja, hanya ada 311 anggota DPR yang hadir. Saat itu paripurna membahas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya