TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan ada dua persoalan yang menghambat penerimaan negara dari bea dan cukai. “Ada dua masalah, sistem dan oknum,” kata Tito di Ditjen Bea Cukai Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

Tito menuturkan pihaknya meminta sistem tata kelola impor dan ekspor diperbaiki. Sehingga sistem yang baru nantinya tidak memungkinkan ada kompromi antara pengusaha dan aparat penegak hukum. Sedangkan persoalan pihak-pihak tertentu yang bermain, kata dia, akan dilakukan penindakan tegas melibatkan stakeholder.

Baca: Jokowi Perintahkan Pembatasn Ekspor-Impor Ditinjau Lagi

Dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan perwakilan Kantor Staf Kepresidenan, Tito juga mengajak jajarannya, seperti Kapolda Metro Jaya dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Tito meminta jajarannya mengikuti arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani agar berbenah. “Mari kita lihat ke depan, kami perbaiki, jangan sampai ada yang main-main,” kata Tito.

Menurut dia, pihaknya akan mengawasi ketat jajarannya yang berhubungan dengan kegiatan impor dan ekspor. Akan ada penghargaan dan teguran bagi mereka. “Main mata, saya pastikan diberi punishment,” katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani berujar sistem yang akan dibangun jangan sampai membentuk lubang untuk para pihak bermain dengan petugas dalam kegiatan impor dan ekspor. Ia menilai, meski penerimaan negara di sektor itu hanya sedikit, sekitar Rp 33 triliun, permainan yang terjadi bisa berdampak buruk bagi negara.

Simak juga: Cegah Penyebaran Paham Radikal, Polisi Perketat Patroli Internet

“Kalau dilihat, penerimaan kecil tapi menimbulkan suatu persepsi sistem di Indonesia bisa dikompromikan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun tak segan-segan mencopot jajarannya, bahkan Dirjen Bea Cukai, apabila terbukti bersalah. Ia berharap dengan pertemuan hari ini, termasuk dengan Tito Karnavian, koordinasi antarlembaga bisa meningkat untuk mendongkrak penerimaan negara di sektor bea dan cukai.

DANANG FIRMANTO