TEMPO Interaktif, Jakarta::Sejumlah kebijakan pemerintah banyak merugikan masyarakat kecil. Misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik) dan telpon. Walau sebagai gantinya pemerintah menurunkan pajak dan memberikan dana kompensasi BBM, tetapi rakyat tidak cukup puas akan hal itu. Tindakan pemerintah seperti memberikan subsidi langsung maupun kompensasi tidak akan banyak menolong masyarakat. Sebab, jumlah subsidinya kecil, kata Uli Mulyandari dari Koalisi Perempuan Indonesia, kepada wartawan, dalam jumpa pers tentang Penolakan kenaikan harga dan privatisasi untuk melayani kepentingan negara/negara donor, di kantornya, Selasa (14/1). Dalam jumpa pers tersebut hadir pula Andreas dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Kuswiyadi dari KAU (Koalisi Anti Utang), dan Wiwin dari KPWTO (Koalisi Penentang World Trade Organization) sebagai pembicara. Dalam kesempatan itu, beberapa organisasi tersebut bersepakat untuk menolak kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi yang menghasilkan kenaikan harga tersebut dan juga kebijakan privatisasi pada beberapa BUMN. Mereka juga menolak adanya pemberian release and discharge (R&D) kepada sejumlah konglomerat hitam pengutang BLBI. Sebagaimana diketahui, negara terancam mengalami kerugian hingga Rp. 1000 triliun dan telah membebani APBN setiap tahunnya. Besarnya pengurangan subsidi, sekitar Rp. 25 triliun, tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan pada sejumlah bank rekap hingga Rp. 60 triliun. Bahkan, jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya sosial yang ditimbulkan dan perlambatan fundamental ekonomi yang sempat dibangun, kata Uli. Mereka juga menkritik kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai mengikuti agenda kreditor internasional yang diwakili oleh IMF (International Monetary Fund) dan CGI (Consultative Group on Indonesia). Salah satu bentuknya adalah pengurangan subsidi bagi rakyat, serta agenda privatisasi serta penjualan aset BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Kebijakan seperti itu dilakukan, Karena perekonomian kita sangat tergantung pada lembaga asing. Jadi, bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan investasi negara asing di Indonesia, tandasnya. . Organisasi-organisasi tersebut kemudian bersepakat untuk menyerukan tuntutan sebagai berikut: putuskan hubungan dengan IMF dan World Bank, bubarkan CGI, usir ADB (Asian Development Bank), tolak kebijakan pencabutan subsidi untuk membayar utang, dan stop privatisasi aset yang melayani kepentingan umum dan strategis. Untuk itu, Koalisi Perempuan Indonesia akan mengerahkan anggotanya yang tersebar di 9 propinsi di seluruh Indonesia untuk memonitoring pelaksanaan penyaluran dana kompensasi bagi rakyat tersebut. Selain itu, kami sudah merencanakan akan melakuakn advokasi pada pemerintah untuk memperbaiki kondisi masyarakat, kata Uli. Selain mengajukan tuntutan, hari ini, organisasi-organisasi tersebut juga mengadakan aksi demontrasi di depan Istana Negara secara bergiliran. (D.A Candraningrum Tempo News Room )