Heboh Nama Amien Rais, Hanafi Rais: KPK Harus Evaluasi Jaksanya  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 7 Juni 2017 07:06 WIB

Hanafi Rais. TEMPO/Eko Siswono

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional yang juga putra Amien Rais, Hanafi Rais, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengevaluasi kerja jaksa KPK. Menurut dia, ini merespons jaksa yang menyebut nama Amien dalam sidang tuntutan kasus korupsi Siti Fadilah Supari tanpa klarifikasi.

"Itu bisa dipahami kalau itu dipolitisasi, tidak profesional, dan tidak murni penegakan hukum. Maka KPK perlu mengevaluasi secara internal jaksa KPK itu," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Juni 2017.

Simak :
Nama Amien Rais di Kasus Alkes, PAN Minta KPK Evaluasi Internal

Amien Rais di Kasus Alkes, Hidayat Nur Wahid: Pembunuhan Karakter

Hanafi dan politikus PAN lainnya, Drajad Wibowo pun mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi.

Dalam pertemuan tersebut, Hanafi berujar bahwa yang terjadi di ruang sidang hanya menyoal kasus Siti Fadilah dalam korupsi alat kesehatan. "Tidak ada keterkaitan kasus dengan pak Amien," kata dia. "Yang terjadi di ruang sidang, beda dengan yang di ruang publik."



Hanafi pun menyayangkan sikap jaksa yang menyebutkan nama Amien Rais tanpa dasar yang kuat dan tanpa klarifikasi. Sebab, terdapat dampak negatif secara sosial dan psikologi atas penyebutan nama tersebut.

Baca juga :
PAN: Kapan Pak Amien Rais Bisa Berikan Keterangan ke KPK?
Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais

"Sebenarnya ini bisa dihindari kalau diklarifikasi dulu ke Amien Rais atau diberi hak jawab," kata pimpinan Komisi I DPR tersebut.

Amien Rais disebut menerima Rp 600 juta uang perusahaan penyedia alat-alat kesehatan di Kementerian Kesehatan yang dipimpin Siti Fadillah Supari dalam sidang tuntutan Siti. Siti menjadi terdakwa perkara korupsi yang merugikan negara Rp 6,1 miliar itu. Dia menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Disebut Terima Rp 600 Juta, Amien Rais: Saya Hadapi dengan Berani




Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

2 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

10 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

15 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya