TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pelibatan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme tidak perlu dimasukan dalam revisi UU Terorisme karena hal itu telah diatur dalam UU Tentang TNI No 34/2004.

"Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI no 34/2004," katanya dalam siaran pers, Selasa 30 Mei 2017.

Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan tugas pokok TNI dalam operasi non militer di antaranya mengatasi aksi terorisme. Sedangkan ayat 3 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. (Baca: TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme, Pengamat: Tidak Perlu Khawatir Masa Lalu)

Ia mengatakan, mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara. Karena itu, Al Araf melanjutkan, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme. "Sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI," katanya. (Baca: Presiden Jokowi Minta TNI Dilibatkan Bahas RUU Antiterorisme)

Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di Poso. Ia menjelaskan keterlibatan militer dalam mengatasi terorisme tersebut merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

"Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme," tutur Al Araf.

Al Araf melanjutkan, lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Selain itu, menurut dia, pemerintah dan DPR seharusnya segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut. Hal itu diperlukan untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang. Salah satunya mengatasi terorisme. (Baca: RUU Antiterorisme, Bisa Adopsi Inggris Soal Penahanan Terduga Teroris)

Al Araf menambahkan, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan. Selain itu juga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme 'criminal justice sistem'.

"Dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional," katanya. (Baca: Alasan Yasonna Desak DPR Segera Revisi UU Antiterorisme)

ANTARA