Presiden Joko Widodo berdoa usai menunaikan shalat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Niujie, Beijing, 14 Mei 2017. Kunjungan ini dilakukan di sela-sela Konferensi Kerja Sama Internasional One Belt and Road (OBOR). Biro Pers Sekretariat Presiden.
TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menanggapi pernyataan Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) bahwa Golkar harus mulai membahas usulan calon Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019. Menurut Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi, pemerintah tidak dalam kapasitas menanggapi hal itu terlalu jauh.
"Loh, kalau Rapimnas Golkar itu kan urusan internal Golkar, ya nggak usah langsung dikaitkan dengan pemerintah," ujar Johan Budi kepada Tempo di Istana Bogor, Selasa, 23 Mei 2017, menanggapi keinginan Golkan bahas cawapres Jokowi untuk Pilpres dua tahun lagi..
Johan menambahkan bahwa hal itu adalah urusan Golkar sepenuhnya. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan ikut campur apakah Ketua Umum Golkar Setya Novanto nantinya memutuskan untuk menemui Presiden Joko Widodo soal Pilpres 2019 atau tidak.
"Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan disimpulkan kami tidak peduli dengan langkah Golkar," kata Johan, menegaskan.
Dalam Rapimnas, Ical mengatakan bahwa sudah sewajarnya Golkar mulai membahas soal calon Wakil Presiden untuk Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Sebabnya, 2019 makin dekat dan Golkar sudah sepakat mendukung Joko Widodo.
Aburizal Bakrie memberi sinyal Golkar bisa memajukan satu hingga dua calon Wakil Presiden untuk Presiden Jokowi nanti.
