Pansus Hak Angket KPK, Taufik Kurniawan: Semua Fraksi Harus Ikut

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 19 Mei 2017 07:30 WIB

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memberi keterangan usai melakukan rapat konsultasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2015.TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengatakan tata tertib DPR jelas menyebutkan bahwa panitia khusus hak angket harus diikuti oleh seluruh fraksi. Hal ini berlaku pula terhadap rencana pembentukan pansus hak angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, ketentuan ini tidak bisa ditafsirkan lagi dan harus ditaati oleh semua pihak. "Kan itu tata tertib, jadi harus (ditaati) ketentuannya. Kami berpijak pada konstitusional," kata Taufik selepas memimpin rapat Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017.
Baca : Nasib Hak Angket KPK oleh DPR Ditentukan Pekan Depan

Polemik pengiriman anggota pansus hak angket KPK muncul lantaran pengguliran hak angket ini tidak disetujui oleh semua fraksi. Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu fraksi penolak menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya.

Meski PKS sudah resmi menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya, Taufik enggan memberikan kepastian apakah hak angket akan tetap lanjut atau tidak. "Saya gak bisa dahului apa akan lanjut atau tidak, tapi sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama kami tunggu sampai rapat berikutnya," kata dia.

Taufik tak memungkiri bila masih ada proses lobi di antara fraksi terkait kelanjutan hak angket KPK. "Ini kan proses politik, kami serahkan semuanya pada kewenangan intuisi dari fraksi-fraksi," ujarnya.
Simak pula : Hak Angket KPK, Fahri Hamzah: Pembentukan Pansus Mungkin 23 Mei

Politikus Partai Amanat Nasional ini menjelaskan dalam rapat Bamus tadi disepakati hak angket ini dibahas kembali pekan depan karena belum ada satupun fraksi yang mengirimkan nama-nama anggotanya. Rapat tadi hanya membacakan tata tertib DPR terkait pengiriman anggota dalam pansus hak angket.

Menurut dia, hal ini akan jadi bahan pertimbangan bagi seluruh pimpinan fraksi untuk memutuskan sikapnya dalam rapat Bamus pekan depan. "Kita tunggu saja dalam rapat pengganti berikutnya apakah sudah ada fraksi yang mengirimkan atau masih belum ada yang mengusulkan, ini tentu jadi bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme proses hak angket," tuturnya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

13 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

14 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

15 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

15 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

17 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

17 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

18 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

1 hari lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya