TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Ihsan Ali Fauzi mendorong pemerintah mengajak masyarakat melawan "hate spin" atau pelintiran kebencian yang secara perlahan menggerogoti kehidupan demokrasi di Indonesia.
Ihsan menjelaskan, "hate spin" adalah upaya memanipulasi ucapan seseorang yang sebetulnya tidak menghasut, namun dipelintir sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menghasut untuk tujuan politik tertentu. Menurut dia, akan sangat berbahaya jika pola seperti itu terus dibiarkan di Indonesia karena "hate spin" maupun "hate speech" (ujaran kebencian) akan merusak demokrasi di Indonesia. (Baca:Catat, Ini Hukuman Pidana bagi Pelaku SARA dan Hate Speech)
Demokrasi yang sehat bisa terwujud, menurut dia, apabila masyarakatnya telah mampu menghargai seseorang bukan karena identitas agama atau etnis tertentu melainkan murni sebagai warga negara. "'Hate spin' akan memundurkan demokrasi serta membodohi orang dengan menyebarkan berita-berita palsu," ujar Ihsan. (Baca:9 Butir Panduan Penceramah Agama, MUI Dukung Upaya Menteri Lukman)
Menurut dia, pola "hate spin" khususnya dengan menggunakan sentimen agama atau etnis tertentu berpotensi digunakan oleh elite atau aktor politik tertentu sebagai instrumen politik dalam memenangkan pilkada. Bahkan, lanjut dia, pola itu juga memungkinkan digunakan dalam ajang Pilpres 2019. "Model seperti itu selanjutnya akan banyak digunakan dalam pilkada di daerah-daerah lain," ucap dia. (Baca:Peneliti: Indonesia Butuh Gerakan Sosial Melawan Hate Speech)
Oleh sebab itu, menurut Ihsan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab menghindarkan masyarakat dari pola-pola kotor bermuatan politik yang mampu memecah belah bangsa tersebut. "Negara memiliki SDM yang besar. Negara wajib mengeluarkan segala daya yang dimiliki untuk mendidik warga negaranya melawan 'hate spin'," kata dia. (Baca:Ujaran Kebencian Makin Marak, Todung: Perlu Dibuat Regulasi)
