TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat sipil yang bergabung dalam Gabungan Solidaritas Jogja Tolak Pabrik Semen dan Aliansi Mahasiswa UMY Peduli Kampus mempertanyakan komitmen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY kepada Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas. Mereka mengetahui komitmen kampus Muhammadiyah dalam membela hak-hak rakyat yang tertindas. Dalam hal ini, petani Kendeng yang menolak pendirian pabrik semen di daerahnya.
Menurut Tri Wahyu dari Gabungan Solidaritas Jogja Tolak Pabrik Semen, mengingat UMY telah dua kali menggelar acara dengan mengundang Ganjar sebagai pembicara. Padahal Ganjar telah mendukung pembangunan pabrik semen yang merampas lahan pertanian petani Kendeng. Bahkan melawan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomer 99 PK/TUN/2016 yang membatalkan izin pembangunan pabrik semen tersebut. Ganjar dinilai bukan role model pemimpin masa depan.
“Mengapa UMY bernafsu mengundang Ganjar? Apakah artinya Muhammadiyah mendukung pabrik semen di Kendeng?” tanya Hafizen, seorang aktivis kepada Ketua PP MUhammadiyah Busyro Muqoddas.
Busyro menjanjikan akan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor UMY. Dia pun membantah Muhammadiyah mendukung pendirian pabrik semen Kendeng. Mengingat Muhammadiyah juga turut mengadvokasi petani, termasuk menyediakan penginapan selama tiga bulan secara berpindah-pindah selama petani Kendeng melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.“Membela petani Kendeng tak lepas dari kultural Muhammadiyah,” kata Busyro, menegaskan.
Dalam waktu yang sama, aktivis ini pun melaporkan kepada Busyro Muqoddas mengenai tindak kekerasan yang dilakukan satuan pengamanan UMY saat unjuk rasa di UMY,Sabtu, 6 Mei 2017, lalu.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UMY Hilman Latief saat dikonfirmasi Tempo melalui telepon seluler mengalihkan panggilannya. Menurut Dosen Fisipol UMY Bahtiar Dwi Kurniawan, Hilman telah menggelar rapat internal untuk membahas tindak kekerasan oleh petugas keamanan. “Menghadirkan mahasiswa yang ikut demo dengan Satpamnya,” kata Bahtiar yang juga staf di Kantor PP Muhammadiyah.
