TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Yohanes Prihana, mengatakan tujuh saksi dijadwalkan diperiksa dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, Senin, 8 Mei 2017.
“Mario Cornelio Bernardo, Hotma PD Sitompul, Heru Basuki, Iman Bastari, Lydia Ismu Martyawati Anny Miryanti, Asniwarti, dan Mahmud Toha Siregar,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Mei 2017.
Baca juga: Sidang E-KTP, Seorang Saksi Sebut Keterlibatan Setya Novanto
Sejumlah saksi tersebut tercatat pernah diperiksa di KPK sebagai saksi baik untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto. Mereka kembali akan dimintai keterangan dalam persidangan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.
Ketujuh saksi tersebut berlatar belakang pejabat pemerintahan dan advokat. Mario Cornelio merupakan pengacara sekaligus keponakan dari advokat ternama, Hotma Sitompul. Heru adalah Kepala Sub Direktorat Pelayanan Informasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Iman Bastari merupakan mantan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Simak pula: Sidang E-KTP, Saksi Beberkan Peran Andi Narogong
Lydia Ismu adalah seorang PNS di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Adapun Asniwarti merupakan Staf Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sedangkan Mahmud Toha merupakan Auditor BPKP.
Satu dari tujuh saksi tersebut pernah bermasalah secara hukum. Pada Senin, 16 Desember 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis advokat Mario selama empat tahun penjara. Hakim menyatakan keponakan Hotma tersebut terbukti menyuap staf Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman, untuk mengurus perkara kasasi yang ditangani di MA.
DANANG FIRMANTO
Berita terkait
Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini
19 Juni 2023
Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.
Baca SelengkapnyaPengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline
12 Juni 2023
Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.
Baca SelengkapnyaBerkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang
2 Maret 2023
Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaSurya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada
18 September 2022
Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin
22 April 2022
Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat
Baca SelengkapnyaDi Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak
24 Mei 2020
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.
Baca SelengkapnyaSurati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi
19 Desember 2019
Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.
Baca SelengkapnyaData ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan
3 Mei 2018
Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.
Baca SelengkapnyaPengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara
30 Oktober 2017
Mantan Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, adalah terdakwa kasus korupsi proyek rumah sakit di Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet Palembang.
Baca SelengkapnyaPengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara
6 September 2017
"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.