Hak Angket DPR ke KPK, Ini Pemetaan Para Fraksi
Jumat, 5 Mei 2017 16:00 WIB
Sejumlah pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, 16 April 2017. Dalam aksinya mereka mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta meminta pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada pegawai dan penyidik KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta - Desakan publik untuk menolak penggunaan hak angket membuat partai politik gamang, dari yang awalnya menyetujui hak angket, kemudian berubah menjadi menolak. Selain itu, setelah hak angket disetujui, masih ada partai yang belum mengambil keputusan apakah akan mengirim perwakilan ke panitia khusus (pansus). Baca: Hak Angket ke KPK, Partai Pengusung Cari Celah Biar Lolos Sebelum rapat paripurna Setuju Hanura Menolak Gerindra PKB Demokrat Golkar Belum ambil keputusan PDIP PAN PPP PKS NasDem Baca: PPP dan PKB Perintahkan Kadernya Cabut Dukungan Hak Angket KPK Enam hari setelah rapat paripurna Setuju Golkar PDIP Hanura NasDem Menolak Gerindra Demokrat PAN PKB PPP PKS Baca: Hak Angket, 7 Tuntutan DPR vs Tanggapan KPK Delapan hari setelah paripurna Setuju mengirim perwakilan ke pansus Golkar Hanura NasDem ragu-ragu mengirim perwakilan ke pansus PDIP PPP Demokrat menolak mengirim perwakilan ke pansus Gerindra PKB PAN PKS *Rapat paripurna Jumat pekan lalu HUSSEIN ABRI DONGORAN Baca: Hak Angket DPR Bakal Berujung Revisi UU KPK?
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
9 jam lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket
6 hari lalu
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket
Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.
Baca Selengkapnya
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia
7 hari lalu
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia
Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
4 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu