Aksi 313, Fadli Zon: Semoga Damai dan Silakan jika Bergeser ke DPR

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 31 Maret 2017 16:01 WIB

Aksi 313 diikuti oleh semua kalangan umur. Terlihat seorang pemuda membawa tulisan 'Penjarakan Penista Agama' melakukan aksi long march dari Masji Istiqlal menuju Istana Merdeka melalui jalan Medan Merdeka Selatan tepat di depan gedung Balai Kota, Jakarta, 31 Maret 2016. Tempo/Benedicta Alvinta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Aksi 313 yang berlangsung hari ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dijamin konstitusi. Ia berharap demonstrasi dapat berjalan aman dan tertib.

"Mudah-mudahan berjalan damai, aman, dan tertib serta tidak terjadi hal-hal yang luar biasa," ucap Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Maret 2017.

Baca: FUI Gelar Aksi 313, Menteri Ryamizard: Kita Hadapi

Menanggapi aksi demonstrasi terkait dengan kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang terus-menerus dilakukan, Fadli menuturkan DPR telah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Ia berujar, pemerintahlah yang harus menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Selain itu, Fadli menuturkan tak menjadi masalah jika nantinya aksi demo bergeser ke depan gedung DPR.

Simak juga: FUI Gelar Aksi 313 Tuntut Ahok Dicopot, Ini Tanggapan Istana

"DPR tempat menyampaikan aspirasi. Kalau ada aksi di sana, saya kira tidak menjadi masalah," kata Fadli. "Waktu ada Aksi 112 juga diterima."

DENIS RIANTIZA




DemonstrasiDPRFadli ZonKotamadya Jakarta Selatan | DKI Jakarta

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

3 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Rekomendasi