Ketua Bawaslu RI: Belum Ada Kedewasaan Berpolitik di Pilkada  

Reporter

Jumat, 24 Maret 2017 07:36 WIB

Ketua Bawaslu Muhammad Al Hamid. TEMPO/iqbal lubis

TEMPO.CO, Makassar - Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Prof Muhammad Al Hamid menilai pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Pasalnya, masing-masing pasangan calon memiliki kecenderungan saling melaporkan dan memojokkan.

"Saya menilai begitu karena belum ada kedewasaan berpolitik dalam pilkada DKI Jakarta," katanya dalam acara Seminar Nasional Polemik Pilkada Serentak di Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis 23 Maret 2017.

Baca juga:
Ribuan Hak Suara Lenyap di Pilkada, Bawaslu Kritik KPU

Ia menjelaskan, seharusnya, kedewasaan dalam berpolitik muncul dan masing-masing pasangan calon tidak saling memojokkan. Sehingga kampanye bisa dijadikan visi misi untuk program pendidikan politik. "Sayang sekali kalau kampanye isinya hanya saling menghujat dan melaporkan. Ini kan kesempatan rakyat memilih calon (pemimpin) bisa hilang," ujarnya.

Karena itu, kata Muhammad, pihaknya selalu memberikan penguatan hingga ke Bawaslu untuk melakukan pengawasan di seluruh wilayah DKI Jakarta agar tak terjadi pelanggaran dalam pilkada.

Baca pula:
Pilkada 2017, Bawaslu Benarkan Ada Laporan Politik Uang

Selain itu, dia melanjutkan, ada juga dibentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), lembaga yang mengelola pelanggaran pidana dalam pemilu. Namun, jika ditemukan pelanggaran pidana dan ada bukti atau fakta yang menunjukkan peran serta pasangan calon dalam kampanye hitam, calon itu akan langsung didiskualifikasi. "Kalau pelanggarannya sudah jelas dan ada bukti atau fakta, pasangan calon langsung kita diskualifikasi," katanya. Menurut dia, saat ini pihaknya sudah menerima 1.357 laporan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap proses kampanye dalam putaran kedua pilkada DKI Jakarta berjalan baik. Juga diharapkan tak ada pasangan calon yang melempar isu sara, melakukan politik uang, serta menghina Pancasila. "Putaran kedua pilkada Jakarta harus dikawal dengan baik," ucap Ferry.

Selain itu, ia berharap masyarakat ikut aturan main karena mekanisme dalam proses pemilu sudah ada. "Kita juga berharap masyarakat ikut mengawal putaran kedua pemilu Jakarta," ujarnya.

DIDIT HARIYADI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

15 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya