Setya Novanto Enggan Komentari Tudingan Berbohong oleh MAKI

Reporter

Kamis, 16 Maret 2017 21:08 WIB

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan saat berjalan bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto seusai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto enggan berkomentar terkait pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). "Sampai sekarang, saya belum tahu apa yang dilaporkan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Koordinator MAKI Bonyamin Saiman sebelumnya melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebabnya, Bonyamin menduga Novanto menyebarkan pernyataan bohong dengan mengaku tidak mengenal Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Baca: Laporkan Setya Novanto, MAKI Klaim Punya Bukti Foto Pertemuan

Selain itu, kata Bonyamin, berdasarkan keterangan bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, dikatakan bahwa ada pertemuan antara Novanto dengan beberapa pihak terkait pembahasan proyek e-KTP.

"Kesaksian Bu Diah Anggraini juga menyebutkan adanya pertemuan yang diikuti oleh Sugiharto ketemu Setya Novanto," kata Bonyamin.

Dalam persidangan, Diah mengakui pertemuannya dengan Novanto dan sejumlah pihak terkait pembahasan. Namun Novanto menepis tudingan tersebut. Ia menyerahkan semua tuduhan tersebut ke pengadilan. "Kan nanti di pengadilan, semua di pengadilan," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Simak: Sidang E-KTP, Pesan Setya Novanto: Bilang Tidak Kenal Saya

Bonyamin mengaku memiliki bukti terkait keterlibatan Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Bukti tersebut berupa foto pertemuan Novanto dengan beberapa pihak terkait. Menanggapi pernyataan Bonyamin, Novanto menanggapi, "Saya tidak tahu."

ARKHELAUS W.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya